Pemprov Kaltim mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian untuk pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2010. <p style="text-align: justify;">"Opini ini diberikan lantaran Pemprov Kaltim kami nilai mampu melakukan inventarisasi aset-aset dengan tertib administrasi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tertib," ujar Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim H Rizal Djalil di Samarinda, Rabu.<br /><br />Dia melanjutkan, dalam laporan keuangan 2010 yang dibacakan pada 2011 ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.<br /><br />Sejak tahun 2006 hingga 2009 Kaltim selalu menjadi langganan mendapatkan opini Tidak Wajar dari BPK, sedangkan 2010 melonjak menjadi Wajar Dengan Pengecualian.<br /><br />Ada beberapa faktor yang menyebabkan BPK mengeluarkan opini tersebut, di antaranya mampu melakukan inventarisasi sejumlah aset dengan tertib administrasi, sedangkan tahun sebelumnya masalah aset menjadi faktor penyebab penilaian BPK menjadi Tidak Wajar.<br /><br />Kendati demikian, lanjut dia, masih banyak kelemahan yang sepatutnya menjadi perhatian daerah ke depannya, yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp2 triliun dari Rp6,3 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2010.<br /><br />"Isu tingkat nasional terkait bantua sosial dan hibah cukup memanas, sehingga pemerintah perlu benar-benar saling berkoordinasi dengan DPRD sebagai representasi rakyat Kaltim dalam perumusannya," katanya.<br /><br />Masalah lain adalah, terkait penyertaan modal Perusda, BPK mendukung dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya saja sesuai dengan mekanismenya, maka harus melalui persetujuan dewan guna menciptakan pemerintah yang sepaham, baik dan sehat.<br /><br />Ditambahkannya, semua penilaian yang dilakukan BPK telah sesuai dengan berbagai tahapan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara otomatis menepis berbagai spekulasi negatif.<br /><br />Sedangkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berharap pada 2011 dan tahun-tahun selanjutnya, penialian yang diperoleh Kaltim dari BPK bisa meningkat, yakni menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian.<br /><br />Diakui gubernur, Silpa Rp2 triliun pada 2010 telah menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan di daerah. Terkait dengan itu, maka pada 2011 angka Silpa diupayakan dapat ditekan dengan maksimal, sehingga akan membuat daya serap keuangan meningkat. <strong>(das/ant)</strong></p>
