Penandatangan Pakta Integritas,Pejabat Siap Menerima Konsekuensi

Seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat yang ada di lingkungan Pemkab Melawi menandatangi pakta integritas dihadapan Bupati Melawi,H. Firman Muntaco.SH.MH,penada tanganan tersebut dilaksanakan di aula pertemuan kantor Bupati Melawi, Rabu (28/03/2012). <p style="text-align: justify;">Sejumlah poin di pakta integritas terkait dengan upaya mencegah dan memberantas KKN di dalam instansi masing-masing.<br /><br />“Pejabat yang menandatangi pakta integritas ini mesti siap untuk menerima  konsekuansi atas pelanggaran yang dilakukan seluruh pejabat yang menandatangani pakta integritas,” kata Firman kepada seluruh pejabat yang yang hadir di aula.<br /> <br />Dijelaskannya, penandatanganan pakta integritas ini tidak hanya untuk pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Melawi saja. Namun, seluruh pejabat di Indonesia pun menandatangi. Bahkan, Bupati sendiri telah menandatangani pakta integritas ini di provinsi belum lama ini.<br /><br />Nantinya, para Asisten Setda, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga pegawai yang belum menjabat pun akan menandatangi pakta integritas.<br /><br />Firman juga mengatakan adanya penadatangan pakta integritas ini malah akan meningkatkan kepercayaan diri para pejabat dalam melaksanakan tugas serta lebih obyektif dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat Melawi.<br /><br />“Pakta integritas ini bahan bagi kawan-kawan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas. Agar bisa memaksimalkan diri dalam memberi pelayanan pada masyarakat,” tuturnya.<br /><br />Setidaknya, ada 7 point pakta integritas yang ditandatangi tersebut terkait dengan keaktifan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Serta tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan tercela,serta tidak menerima maaupun mememinta pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.Lalu bersikap transparansi, jujur obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Termasuk menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanana tugas. <br /><br />Selain itu, memeberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Hal ini terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan. Juga menyampaikan informasi penyimpangan integritas di setiap SKPD masing-masing serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan peraturan yang dilaporkan. Selain itu, setiap pejabat yang telah menandatangani diminta untuk siap menerima konsekuansi ataspelanggaran yang dilakukan,tegas Firman.<strong>(phs)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.