Pendidikan Jangan Dipolitisasi

oleh
oleh

Ujian Nasional tingkat menengah atas telah dimulai dari kemarin, Senin (14/04). Namun, ada hal yang cukup menjadi sorotan. <p style="text-align: justify;">Di tengah kondisi politik Indonesia yang cukup memanas, ada nama salah seorang Calon Presiden disebutkan pada soal Bahasa Indonesia.<br /><br />Soal cerita yang cukup jelas menggambarkan tentang kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, ini menjadi ajang kampanye terselubung.<br /><br />“Kami mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh menunggangi pendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye terselubung,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwu Kore, ketika ditemui usai mengisi acara di TV Parlemen bertajuk Semangat Pagi, di Gedung Nusantara II, Selasa (15/04).<br /><br />Politisi Demokrat ini menginginkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat melakukan investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud harus memberikan kontrol terhadap kelalaian ini.<br />“Saya mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Ini bentuk kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus diinvestigasi dulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung Jokowi,” tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.<br /><br />Untuk itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada pihak pembuat soal. Ia menegaskan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.<br /><br />“Kami mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yang membuat soal UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbud yang akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.<br /><br />Ia menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional, bisa menggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah juga netral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,” tutup Jefri.<strong> (sf/das/parle)</strong></p>