Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, akan melelang layanan penerbangan bersubsidi rute Kecamatan Krayan di perbatasan Sarawak, Malaysia, paling lambat Juni 2014. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nunukan, Albert Sugiarto, Jumat.<br /><br />Ditemui di Nunukan, Albert Sugiarto menerangkan, Pemkab Nunukan belum melelang proyek layanan penerbangan bersubsidi ke Kecamatan Krayan yang berbatasan dengan Negeri Sarawak Malaysia itu karena menunggu pergantian kepala dinas terlebih dahulu.<br /><br />Selama ini, kata dia, pihak Pemkab Nunukan belum berani bertindak mengingat belum ada regulasi yang dapat memayungi pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut. Karena itu terpaksa ditunda dan menyebabkan masyarakat yang akan berangkat serta dari kecamatan itu kesulitan transportasi.<br /><br />"Kami baru bisa berbuat apabila ada aturan yang jelas terkait dengan regulasi pimpinan," ujar dia kepada wartawan.<br /><br />Ia menegaskan, pelelangan layanan penerbangan bersubsidi baru dapat dilakukan sesuai tahapan yang berlaku dan diupayakan Mei atau Juni (2014) sudah dapat direalisasikan.<br /><br />Albert Sugiarto menyayangkan pelelangan layanan penerbangan ini tidak diproses sejak Januari 2014. Hal itu mengingat belum ada acuannya, namun dapat dilaksanakan tahapan atau jadwalnya saat ini.<br /><br />Kabid Perhubungan Udara ini mengungkapkan anggaran subsidi penerbangan ke Kecamatan Krayan untuk ongkos angkut penumpang sebesar Rp7 miliar yang diperkirakan telah mencukupi hingga akhir tahun (Desember 2014).<br /><br />Menurut dia, ongkos penumpang reguler yang ditetapkan perusahaan penerbangan Susi Air Rp1,2 juta per orang dan jika disubsidi Pemkab Nunukan dapat menjadi Rp280.000 per orang.<br /><br />Secara terpisah, Bupati Nunukan, Drs Basri menyatakan pihaknya akan berupaya mempercepat pelelangan subsidi penerbangan ke Kecamatan Krayan sehubungan dengan kebutuhan utama masyarakat di wilayah perbatasan yang tidak bisa ditiadakan.<strong> (das/ant)</strong></p>
