Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Partai Demokrat keliru menerapkan tata cara mengelola koalisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. <p style="text-align: justify;">Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Partai Demokrat keliru menerapkan tata cara mengelola koalisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<br /><br />"Kekeliruan itu terutama pada kontrak politik antara Presiden dengan partai-partai politik pendukungnya," kata Yunarto Wijaya pada diskusi "Penguatan Koalisi Mendukung Sistem Presidensial" yang diselenggarakan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.<br /><br />Yunarto menegaskan, pada sistem presidensiil, kontrak politik antara presiden hanya dengan menteri-menteri di kabinet, sedangkan kontrak politik di parlemen antara partai-partai politik pendukung pemerintah.<br /><br />"Pada pemilu presiden 2009, Partai Demokrat yang mengusung pasangan SBY-Boediono yang dudukung partai-partai politik lainnya," katanya.<br /><br />Karena itu, kata Yunarto, pada koalisi partai politik di parlemen yakni antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.<br /><br />Dengan terpisahnya koalisi di eksekutif dan lagislatif, kata dia, maka wacana penataan ulang koalisi dan "reshuffle" menteri di kabinet tidak menjadi rancu.<br /><br />Menurut dia, isu "reshuffle" menteri kabinet adalah wilayah kewenangan presiden yang berbasis kinerja.<br /><br />Sedangkan, wilayah penataan koalisi di parlemen adalah kewenangan koordinator koalisi yakni Partai Demokrat.<br /><br />Pada kontrak politik antara partai-partai politik di parlemen, menurut dia, bisa dibuat klausul anggota koalisi yang memiliki sikap berseberangan dengan kesepakatan, akan dikeluarkan dari koalisi.<br /><br />Dengan memisahkan koalisi di eksekutif dan legislatif, menurut Yunarto, maka landasannya menjadi lebih jelas dan kesepakatannya bisa lebih tegas. (Eka/Ant)</p>
