Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berakhir Maret lalu, ternyata memunculkan banyak wajib pajak (WP) baru yang selama ini tak pernah teridentifikasi. Bahkan, ada orang terkaya Indonesia, ternyata tak mengurus pajaknya dengan baik. <p>Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengungkapkan hal tersebut kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4). “Ternyata kita menemukan ada banyak wajib pajak yang selama ini tidak teridentifikasi pada muncul dengan melakukan deklarasi. Bahkan, ada orang Indonesia terkaya belum diurus pajaknya. Jadi, basis wajib pajak kita tambah luas.”<br /> <br />Menurut politisi PDI Perjuangan ini, ke depan keberlanjutan fiskal di Tanah Air akan lebih terjamin dengan basis pajak yang kian luas. Ada banyak benturan, memang, mengapa para WP itu baru teridentifiasi setelah ada program pengampunan pajak. Benturan ini misalnya, perbankan yang tak mau membuka data nasabahnya. Selain itu, data bea cukai dan pajak saja, Kemenkeu belum memilikinya. Eva berharap, basis pajak yang semakin luas dan berbagai hambatan diefektifkan kembali agar berdampak ekonomi bagi kebutuhan fiskal.<br /> <br />Berbicara evaluasi pengampunan pajaknya sendiri, Eva menilai, bila dibanding dengan negara-negara lain, program ini terbukti paling sukses walau banyak target yang meleset dari perencanaannya. “Jangan lupa, BI sendiri semula pesimis karena perolehannya diprediksi hanya Rp50 triliun, ternyata telah terlampaui. Pesimisme BI sudah terjawab,” tandas Eva.<br /> <br />Dengan program pengampunan pajak, lanjut Eva, banyak harta WP dideklarasikan yang sebelumnya tak pernah ada. Walau tidak semua harta deklarasi direpatriasi, tapi program ini perlu diapresiasi. Pada bagian lain, dana tebusan yang dikeluarkan para WP dari bank, ternyata sempat membuat perbankan nasional sedikit goyah, lantaran besarnya penarikan dana. Dikatakan Eva, mau tidak mau perbankan harus legowountuk kepentingan yang lebih besar.<br /> <br />“Kita bicara kebutuhan bersama untuk membiayai pendanaan pembangunan. Pasti akan ada balance-nya di kemudia hari. Perlu ada sistem baru dalam interconnectivity dalam kebijakan fiskal. Perbankan mesti mendukung. Jangan tumbuh sendiri, sementara fiskal tidak didanai,” ucap Eva lebih lanjut. (mh)</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Sumber: http://www.dpr.go.id</p>
