Jauh Sebelum kebijakan Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat Kapuas Hulu sudah mengeluhkan persoalan BBM, mulai dari harga yang dijual para pemilik Kios BBM yang tidak sesuai HET oleh Pemerintah Kapuas Hulu. hingga ke antrian yang dikuasai oleh para pengecer. Ironisnya para pengecer mencurahkan minyak dari kendaraannya kedalam jerigen tepat disamping APMS, akibatnya masyarakat umum tidak memiliki kesempatan mengantri di APMS tersebut. <p style="text-align: justify;">“Seharusnya penegak hukum jangan berdiam diri, pengecer yang menguasai atrian dengan mencurahkan minyak dari motornya kedirigen mesti ditangkap dan ditndak tegas, sehingga masyarakat umum memiliki kesempatan untuk mendapatkan minyak dari APMS karena selama ini kebanyakan masyarakat membeli minyak di Kios BBM,” tutur Abang Muhamad Isnandar, Anggota DPRD Kkapuas Hulu kepada kalimantan-news.com, Rabu (21/03/2012). <br /><br />Dijelaskan Isnandar selama ini masyarakat umum khususnya yag berada di Kota Putussibau menjadi penonton, dan minyak bersubsidi selama ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja terutama orang-orang yang setiap harinya mengatri di sejumlah APMS. <br /><br />“Yang anehnya lagi ulah para pengecer tersebut sudah didepan mata mencurahkan minyak kejerigen kenapa tidak ditindak tegas,”kesal Isnandar. <br /><br />Terkait rencana kenaikan BBM kata Isnandar tentunya akan berdampak terhadap sejumlah sembako dan perekonomian masyarakat, tak terbayangkan kata Isnandar jika Pemerintah menerapkan kenaikan harga BBM sementara sebelum ada kebijakan Pemerintah saja harga BBM jenis premium di Kapuas Hulu mencapai 7500 hingga 8000 rupiah/liternya. <br /><br />“Kasihan masyarakat kecil, untuk di Kapuas Hulu ini saja masyarakat umum tak ada kesempatan untuk mengantri di APMS tambah lagi harga BBM sebentar lagi naik, sementara aparat tidak ada ketegasan menertibkan minyak di sekitar APMS,” cetusnya. <br /><br />Untuk itu dengan tegas Isnandar yang juga dari Partai Hanura meminta agar Sat.Pol PP untuk tegas dalam menegakan peraturan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, jangan sampai ada pembiaran, begitu juga dengan aparat penegak hukum terkait untuk dapat menindak tegas para pengecer yang seakan menguasai atrian BBM di APMS. <br /><br />“Jika tidak ada ketegasan maka kondisi Kapuas Hulu akan begini-begini terus,” tandasnya. <br /><br />Ditempat terpisah Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, menegaskan bahwa terkait HET yang telah ditetapkan, agar seluruh instansi terkait melakukan koordinasi yang baik, sehingga persoalan HET BBM di Kapuas Hulu bisa teratasi. <br /><br />“Saya rasa harus ada koordinasi yang baik dari instansi terkait seprti halnya Sat.Pol.PP,” tegasnya. <br /><br />Menyinggung kenaikan harga BBM yang rencananya pada April mendatang, Nasir mengatakan bahwa hal tersebut kebjiakan pemerintah pusat, yang mana Kepala Daerah seprti Bupati hanya perpanjang tanganan Pemerintah, program tersbut mesti didukung, dengan catatan harus diimbangi dengan sumber penghasilan masyarakat. <br /><br />“Minyak boleh naik, tetapi segala karet, ikan dan sumber alam lainnya yang dikerjakan rakyat harganya harus naik juga, dan Saya rasa untuk kenikan BBM masyarakat Kapuas Hulu cukup siap, dan terbantu dengan hasil-hasil alamnya, hanya saja harus berimbang,” kata Nasir. <strong>(phs)</strong></p>
