Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Masih Lemah

Terkait masalah haji ilegal, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parosong mengatakan bahwa memang ada jamaah haji yang keberangkatannya menggunakan visa ziarah, yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, maka hal itu dianggap ilegal. <p style="text-align: justify;">“Bukan hajinya yang ilegal, tetapi prosedur keberangkatannya yang ilegal,” ucap Ali Taher dalam acara Forum Legislasi di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/08/2017).<br /><br />Ali menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan otoritas yang diberikan. Sebuah Biro Perjalanan Haji dan Umroh terkadang mendapatkan kemudahan dari pihak Imigrasi. Seharusnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini pihak Imigrasi, harus sejak jauh hari sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan itu.<br /><br />“Saya lihat pintu masuk ilegal itu terjadi karena pengawasan yang kurang dan lemah dari Kementerian Agama maupun pihak Imigrasi, serta pihak-pihak terkait, termasuk juga mungkin Kementerian Luar Negeri. Pemerintah daerah juga harus memberikan sosialisasi, agar jangan sampai terkesan Pemda lepas tangan karena tidak mengetahui bahwa ada warganya yang pergi haji. Kita harus melakukan evaluasi secara berkala,” tandasnya.<br /><br />Ali menyampaikan, ada tiga hal penting yang menjadi penyebabnya, yaitu karena waiting list yang lama, rasa rindu dan kecenderungan motifasi yang sangat kuat untuk berangkat haji dari para pribadi-pribadi muslim yang taat, dan juga persoalan kewenangan lembaga yang memberikan otorisasi izinnya.<br /><br />“Waiting list yang lama itu terjadi karena kita baru mendapatkan kuota sebesar 211 ribu pertahun, ditambah 10 ribu kuota tambahan dari pemerintahan Arab Saudi. Idealnya 250 ribu pertahun, baru akan bisa menekan waiting list,” paparnya.<br /><br />Ali juga mengungkapkan bahwa saat ini ada temuan-temuan kasus, misalnya masalah nasi basi, lift yang tidak berfungsi, dan lain sebagainya. “Kita tidak pernah berhenti melakukan diskusi dengar pendapat dengan pihak Dirjen maupun Eselon II Kementerian terkait, supaya masalah seperti itu benar-benar diperhatikan.<br /><br />“Yang paling pokok adalah masalah akomodasi dan konsumsi. Oleh karena itu kontrol oleh pihak-pihak terkait terhadap hal itu sangat penting dilakukan,” pungkasnya. (dep,mp)<br /><br /><br />Sumber: http://www.dpr.go.id</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.