Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Sintang, Jumat (28/10/2011) pagi, diwarnai aksi demo mahasiswa dari empat organisasi kemahasiswaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang tergabung dalam Front Perjuangan Mahasiswa Peduli Rakyat. <p style="text-align: justify;">Mereka mendatangi kantor Bupati dengan membawa berbagai spanduk dan melakukan orasi. Selain itu juga membawa replika pocong dan membakarnya sebagai simbol telah matinya kepedulian pemerintah terhadap rakyat sehingga menyebabkan kesengsaraan masyarakat, termasuk ketidakberesan KNPI Kabupaten Sintang dalam mengurus OKP. <br /><br />Dalam orasinya di halaman kantor Bupati tersebut, mahasiswa membacakan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu serius dalam membina OKP di Kabupaten Sintang, menyelesaikan persoalan di daerah perbatasan, dan menindak pelaku spekulan BBM.<br /><br />“Pemerintah harus melihat keberadaan KNPI Kabupaten Sintang yang tidak becus membina OKP-nya. Permasalahan perbatasan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahtraan dan pembangunan mereka harus disamakan dengan wilayah lain, dan kesulitan BBM juga harus diperhatikan, jangan sampai dikuasi spekulan yang akhirnya merugikan masyarakat,” ungkap Kader Sinaga, Ketua GMKI Sintang.<br /><br />Selain itu, mahasiswa juga mengharapkan pemerintah berhenti memberikan ijin investasi dan perluasan areal perusahaan sawit yang terbukti telah menimbulkan konflik di masyarakat, meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sintang, serta pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai Propinsi Kapuas Raya kepada publik.<br /><br />“Banyak sekali terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit, jadi mau sampai kapan ini terjadi, jangan pemerintah sepertinya memihak perusahaan dan mengabaikan masyarakat. Termasuk dalam peningkatan SDM serta kepastian mengenai Provinsi Kapuas Raya, jangan sampai ditunggangi politik, karena ini kebutuhan masyarakat Sintang,” tegas dia.<br /><br />Tak hanya itu, dalam tuntutan lainnya mahasiswa memerintahkan Pemkab Sintang untuk menindak tegas pelaku mafia hukum dan mafia peradilan, dan melibatkan mahasiswa dalam penentuan kebijakan pemerintah, serta mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sintang.<br /><br />“Tuntutan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat singkatnya, jangan sampai tidak disampaikan kepada Bupati, karena kalau tidak juga terdapat perubahan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari sekarang ini,” tukasnya.<br /><br />Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan Satpol PP serta aparat Pemkab karena mereka bersikeras untuk masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan pejabat tinggi Pemkab Sintang, baik Bupati, wakil bupati, maupun Sekda. Sebab selama mereka berorasi, tidak satupun pejabat tersebut keluar untuk menemui mereka. Namun kondisi tersebut menjadi tenang, setelah Kabag Umum Setda Sintang, A Biong, menemui mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada sepuluh perwakilan untuk melakukan pertemuan di dalam salah satu ruangan kantor Bupati.<br /><br />“Tuntutan ini akan saya sampaikan ke bapak Bupati Sintang, sebab ini semua merupakan kritik dan saran untuk kemajuan Kabupaten Sintang sendiri,” singkat Biong.<strong>(phs)</strong></p>
