Perlu Penanganan Komprehensif Anak Jalanan Kalsel

Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel Budiman Mustafa menilai perlu penanganan komprehensif pengemis dan anak jalanan setempat, yakni Pemprov Kalimantan Selatan bekerja sama dengan pihak swasta. <p style="text-align: justify;"><br />"Sebagaimana beberapa Pemprov lain di Indonesia menjalin kerja sama dalam penanganan pengemis dan anak jalanan," katanya di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta bekerjsama dengan sejumlah perusahaan dalam menangani pengemis dan anak jalanan, lanjut Budiman yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda gelandangan dan pengemis, serta anak jalanan di Kalsel.<br /><br />Kerja sama tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan terhadap anak jalanan, kemudian bantuan permodalan dari pemerintah daerah setempat agar mereka dapat mandiri.<br /><br />Hal lain yang menarik dari penanganan anak jalanan di DKI Jakarta, yaitu Pemprov setempat membangun pos terpadu, yang beranggotakan antara lain unsur Satuan Polisi Pamong Praja, psikolog/psikiater, dan dinas sosial.<br /><br />Pos terpadu yang bertugas memantau anak jalanan dan sekaligus melakukan penanganan, terdapat pada 15 titik di Ibu Kota Jakarta, yang posisi berdekatan dengan lampu stopan/persimpangan jalan.<br /><br />"Dengan kerja sama tersebut, serta penanganan yang secara intensif itu, kita berharap ke depan pengemis dan anak jalan di Kalsel, seperti di Banjarmasin bisa berkurang," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.<br /><br />"Karena untuk menghilangkan sama sekali terhadap pengemis dan anak jalan, tampaknya sesuatu yang muskil (tak mungkin), kecuali cuma mengurangi," demikian Budiman Mustafa.<br /><br />Raperda gelandangan, pengemis, serta anak jalanan itu merupakan inisiatif dewan atas usul Komisi IV DPRD Kalsel, bertujuan antara lain agar provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut terbebas dari gepeng dan anjal.<br /><br />Dalam pembahasan Raperda tersebut, Pansus DPRD Kalsel antara lain melakukan studi banding ke Jawa Timur, serta berkonsultasi dengan Kementerian Sosial di Jakarta. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.