Persoalan Batas Wilayah Diminta Selesaikan Tuntas

oleh
oleh

Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan, Safaruddin meminta, penyelesaian persoalan batas wilayah secara tuntas, meskipun cuma perbatasan antar desa atau kabupaten/kota. <p style="text-align: justify;">Karena persoalan batas wilayah bisa menimbulkan konflik manakala tidak terselesaikan secara tuntas, kata ketua komisi yang juga membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat itu, di Banjarmasin, Senin (31/01/2011). <br /><br />Politisi Demokrat itu mengemukakan hal tersebut dengan belajar masalah konflik yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng), melalui studi banding Komisi I DPRD Kalsel ke provinsi tersebut belum lama ini. <br /><br />"Sebab seperti konflik Poso Sulteng, masalah yang mengemuka dikarenakan sengketa perbatasan. Kita berharap persoalan seperti di Sulteng jangan sampai terjadi di Kalsel," lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. <br /><br />Oleh sebab itu pula, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalsel yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut, meminta persoalan batas wilayah yang selama ini ada di provinsinya segera diselesaikan secara tuntas. <br /><br />Sebagai contoh yang terjadi belakangan ini, sengketa batas wilayah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut (Tala), yang berdampak pada masalah pendidikan warga di daerah perbatasan tersebut. <br /><br />Bila persoalan batas wilayah itu dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan bisa memicu konflik sebagaimana halnya Desa Tabonio Tala, demikian Safaruddin. <br /><br />Persoalan Desa Martadah yang menjadi sengketa batas wilayah Kabupaten Banjar dan Tala itu, berlangsung dan mengemuka hampir satu tahun terakhir, ketika pembangunan sebuah prasarana pendidikan dasar. <br /><br />Pembangunan prasarana pendidikan tersebut oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Tala, namun dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar, melarang pembangunan tersebut. <br /><br />Dari catatan selama ini, pada Tahun 1970-an Desa Bentok Darat atau Martadah secara administratif, masuk wilayah Tala, yang ketika itu Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin menurunkan mahasiswanya untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). <br /><br />Namun hubungan kemasyarakatan dari Bentok Darat lebih dekat ke Kabupaten Banjar bila dibandingkan dengan ibukota Tala, yaitu Pelaihari. Sementara berdasarkan sejarah, Tala pemekaran dari Kabupaten Banjar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>