Seorang pengamat sosial politik dan kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya Prof Dr HM Norsanie Darlan berpendapat persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) seperti di Malaysia, bisa membuat harkat dan martabat bangsa tercoreng. <p style="text-align: justify;">"Seperti yang terjadi di negeri jiran Malaysia, puluhan TKI tewas ditembak oleh polisi Diraja Malaysia atas tuduhan melakukan kejahatan," ujar Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Minggu.<br /><br />Dosen pascasarjana pada perguruan tinggi negeri tertua di "Bumi Isen Mulang" Kalimantan Tengah itu berharap pemerintah menangani hingga tuntas persoalan TKI di negeri jiran tersebut supaya harkat dan martabat bangsa tidak tercoreng di mata dunia.<br /><br />Karena, menurut fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu, tidak sedikit jumlah TKI yang tewas akibat perlakukan polisi Diraja Malaysia atas tuduhan melakukan kejahatan yang belum semuanya dibuktikan kebenarannya.<br /><br />"Jika kita perhatikan sejak tahun 2005 sampai 2013 tercatat 22 TKI tewas ditembak oleh polisi Diraja Malaysia, dengan tuduhan melakukan kejahatan," ungkapnya dengan nada mamelas.<br /><br />Peristiwa itu terjadi mulai 9 Maret 2005 ada empat TKI asal NTT meninggal secara brutal ditembak mati oleh polisi Diraja Malaysia.<br /><br />Kemudian 16 Maret 2010 terjadi lagi tiga TKI asal Sampang Madura meninggal dengan kasus yang hampir sama.<br /><br />Pada 24 Maret 2012 terjadi lagi, tiga TKI asal NTB, 19 Juni 2012 tiga TKI asal Batam dan Madura, 7 September 2012 sebanyak lima TKI asal Batam ditembak polisi Malaysia.<br /><br />Kemudian 11 Oktober 2013 terjadi lagi empat orang TKI asal Batam ditembak polisi Diraja Malaysia, dengan tuduhan yang hampir serupa, ungkap mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IMPI) itu.<br /><br />"Apakah betul, TKI yang tewas itu betul-betul penjahat? Padahal mereka datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, demi ‘sesuap nasi’ dan kehidupan keluarga mereka," ujarnya.<br /><br />Sang profesor yang berkarier mulai dari pegawai rendahan (pesuruh) itu, menyarankan agar pemerintah betul-betul membekali TKI dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.<br /><br />"Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kita berharap para pengguna TKI tak bisa berbuat seenaknya, termasuk aparat/penguasa di negeri tersebut," katanya.<br /><br />"Opsi lain, pemerintah Indonesia melarang pengiriman TKI/TKW ke negara-negara yang tercatat tidak memperlakukan secara manusiawi," demikian Norsanie Darlan. <strong>(das/ant)</strong></p>
