Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha perminyakan dan gas dituding tidak bekerja, selain hanya menjual minyak dan gas yang sudah tersedia. <p style="text-align: justify;">Tudingan dari sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu muncul dalam pertemuan dengan Pertamina Pemasaran BBM Retail Regional VI Kalimantan, di Banjarmasin, Sabtu, terkait rencana pemberlakuan "Smart Card" untuk pembelian BBM bersubsidi di provinsi tersebut.<br /><br />Asisten Manajer Eksternal Relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Regional VI Kalimantan Bambang Irianto, mengatakan, penggunaan "Smart Card" untuk mengetahui kebutuhan riil bahan bakar di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.<br /><br />Ia berharap, dengan penggunaan "Smart Card" dalam pembelian BBM bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) akan dapat diketahui kebutuhan riil dari bahan bakar tersebut.<br /><br />"Dengan diketahuinya kebutuhan riil tersebut, akan lebih memudahkan untuk penetapan kuota BBM," tandasnya didampingi pejabat Pertamina Pemasaran Banjarmasin untuk Wilayah Kalsel.<br /><br />"Jadi penggunaan ‘Smart Card’ tersebut bukan untuk pembatasan terhadap BBM bersubsidi," demikian Bambang Irianto.<br /><br />Sementara rekannya, yang juga dari Pertamina Pemasaran VI yang berkedudukan di Balikpapan Kalimantan Timur itu, menambahkan, penetapan kuota selama ini berdasarkan asumsi dari realisasi lima tahun terakhir.<br /><br />Mendengar keterangan pejabat Pertamina tersebut, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, Ibnu Sina dari PKS dan Rakhmat Nopliardy dari PAN, mempertanyakan, pekerjaan Pertamina selama ini.<br /><br />"Rupaya selama ini Pertamina cuma duduk manis menjual BBM, tapi tidak pernah bekerja mendata kebutuhan riil suatu daerah (termasuk Kalsel) terhadap bahan bakar," tandas kedua wakil rakyat dari PKS dan PAN itu, dalam pertemuan yang dipandu wakil ketua dewan, H Riswandi.<br /><br />Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalsel Gustafa Yandi, menyatakan, Badan Pengatus Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) terkesan bohong dalam hal data BBM.<br /><br />"Sebagai contoh, kita sudah berulang kali meminta data pemakai BBM di Kalsel kepada BPH Migas dan mereka berjanji akan memberikan, tapi setelah menunggu sekitar dua tahun, sampai saat ini belum juga memberi data tersebut," ungkapnya.<br /><br />"Padahal data tersebut, penting bagi Kalsel dalam kaitan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)," demikian G Yandi.<br /><br />Pertemuan yang dihadiri dari Polda Kalsel, Biro Ekonomi Setdaprov setempat dan Pengurus Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) tingkat provinsi tersebut, dengan kata pengantar Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
