Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0 persen, maka diperlukan dukungan anggaran infrastruktur berkelanjutan. <p style="text-align: justify;">"Anggaran infrastruktur memang belum mencukupi kebutuhan yang ada, pemerintah terus melakukan koordinasi dalam menggalang dana, baik dari Pemda, BUMN, maupun swasta yang akan dirangkul melalui skema Public Private Partnership (PPP)," kata Armida dalam seminar "Peningkatan Daya Saing Nasional melalui Reformasi Birokrasi" di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.<br /><br />Dikemukakannya, untuk memenuhi pendanaan infrastruktur itu pemerintah juga berupaya merangkul lembaga keuangan multilateral.<br /><br />Armida menjelaskan, pada Orde Baru rasio pendanaan infrastruktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih cukup tinggi, yakni sekitar 7,0 persen hingga 8,0 persen.<br /><br />"Zaman Orde Baru pertumbuhannya berkelanjutan, dan anggaran infrastrukturnya bisa tujuh hingga delapan persen terhadap PDB. Tapi, setelah krisis 1997-1998, rasio dana infrastruktur terhadap PDB hanya sekitar tiga sampai empat persen, padahal idealnya lima persen," jelasnya.<br /><br />Menurut dia, bila pertumbuhan Indonesia ingin mencapai lebih dari 7 persen maka alokasi anggaran infrastruktur minimal harus berada pada kisaran 7,0 persen hingga 8,0 persen.<br /><br />"Jadi salah jika dikatakan APBN untuk infrastruktur bisa besar, kecuali subsidi dikurangi. Karena, APBN sudah dialokasikan ke anggaran lain, seperti pendidikan, kesehatan. Itulah kenapa, saat ini pemerintah benar-benar fokus untuk melaksanakan progran MP3EI," ujarnya. MPEI adalah (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).<br /><br />Ia menjelaskan, sulitnya memenuhi anggaran infrastruktur salah satu sebabnya adalah masih tingginya tingkat subsidi dalam APBN. Kalau subsidi tidak dikurangi, maka pemerintah akan terus kesulitan untuk mendanai infrastruktur.<br /><br />Armida mengakui, dalam memenuhi kebutuhan dana infrastruktur pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya swasta, untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari 7,0 persen. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
