Pertumbuhan Sektor Riil HSU Tertinggi Di Kalsel

oleh
oleh

Pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tertinggi setelah kota Banjarmasin ibukota Kalimantan Selatan. <p style="text-align: justify;">Bupati Hulu Sungai Utara Aunl Hadi di Amuntai, Jumat mengatakan, tingginya pertumbuhan sektor riil tersebut ditandai dengan peredaran uang di daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawa tersebut mencapai Rp30 miliar per hari atau sekitar Rp1 Triliun per bulan.<br /><br />"Saat ini sudah ada sembilan bank yang mendirikan cabang di kota Itik ini," katanya.<br /><br />Besarnya nilai peredaran uang di HSU, kata Aunul karena daerahnya merupakan kota jasa dan perdagangan, terutama untuk wilayah Banua Enam, di mana sebagian besar pedagang besar di enam kabupaten di Kalsel belanja di kabupaten ini.<br /><br />Sayangnya, kata Aunul, pertumbuhan sektor riil yang cukup signifikan tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan dan menuntaskan persoalan pengangguran yang kini masih cukup tinggi.<br /><br />Menurut Aunul, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di Kota Amuntai cukup pesat ditandai dengan semakin menjamurnya usaha perdagangan, bahkan pasar Amuntai mulai menjelma sebagai pasar grosir.<br /><br />Begitu juga di sektor jasa pertumbuhannya juga sangat menggembirakan antara lain jasa pendidikan dengan dibangunnya sejumlah lembaga tinggi pendidikan.<br /><br />Geliat usaha kecil dan menengah (UKM) juga tetap berlangsung dengan baik seperti usaha kerajinan yang merupakan mata pencarian utama dan sampingan sebagian besar masyarakat HSU khususnya di pedesaan.<br /><br />"Kita terus mencari formula yang tepat agar pertumbuhan sektor riil tersebut bisa sejajar dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.<br /><br />Pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pembangunan yang ada sehingga pembangunan bisa berkelanjutakn kendati ada pergantian kepala daerah.<br /><br />"Upaya tersebut sudah kami lakukan selama dua tahun terakhir ini antara lain membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menempatkan pejabat BPKP di HSU," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>