Petani Sawit Swadaya Harus Memiliki Legalitas Hukum

SEKADAU – Solidaridad, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau adakan pertemuan dengan perwakilan petani swadaya kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Kegiatan bertempat disalah satu Aula Hotel di Kabupaten Sekadau Jalan Merdeka Timur, Rabu (19/12 /18).

Topik pertemuan ini adalah, “Bergotong royong untuk petani swadaya yang berkelanjutan di Kabupaten Sekadau”.

Sekjen SPKKS, Maunsetus Darto menuturkan, petani kelapa sawit swadaya harus memiliki legalitas hukum yang kuat.

“Petani swadaya harus membuat Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) dengan memberikan data perkebunannya antara lain luas lahan, tahun tanam dan jumlah pokok kelapa sawit,” terangnya.

Selain itu, petani swadaya juga diharuskan membentuk Koperasi atau kelembagaan, meningkatkan SDM masing-masing, akses pasar, bermitra dengan PKS dan bersertifikat.

Visi dari perencanaan ini kata dia, adalah untuk menjadikan Kabupaten Sekadau sebagai lumbung sawit yang berkelanjutan.

Untuk itu lanjutnya, produksi tandan buah segar (TBS) dari petani swadaya harus memenuhi legalitas dan bertata kelola yang baik.

“Serta telah mendapatkan pembinaan yang benar,” jelasnya. (AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.