Pj Gubernur, Bila Korupsi Akan Dikenakan Sangsi

SEKADAU – Selesai acara Ramah tamah di Mess Pemda Kabupaten Sekadau, Awak media me-wawancarai Penjabat Gubernur Kalbar, Drs, Dodi Riyadmadji, MM.

Ia katakan, berkaitan dengan masalah korupsi, beberapa waktu lalu saat mengundang beberapa kepala daerah ke kantor Gubernur saat penanda tanganan kesepakatan MoU dengan KPK bahwa,” apabila suatu saat nanti termasuk yang sudah diadukan ke KPK apabila melanggar atau koruspsi maka akan dikenakan sangsi,” ucapnya.

Kemudian, permasalahan tapal batas antara Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Sintang yaitu masalah “Desa Sunsong” yang berbatasan dengan Sintang, Pj Gubernur katakan sudah dibicarakan dengan Biro Kepemerintahan dan sudah dibicakan dengan Dirjen administrasi kewilayahan.

“Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan secara maksimal karna persoalan tapal batas bukan hanya di Desa atau di Kabupaten dan bukan hanya di Sekadau saja,” ucapnya.

Ada sekitar 800 lebih sekmen permasalahan tapal batas dan itu akan dicicil penyelesaiannya oleh Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

“Kalau perintahnya Presiden, akhir tahun 2018 harus tuntas permasalahannya karna Negara Republik Indonesia harus komplit gambarannya agar satu data satu peta,” kata Dodi.

Menjelang Pilgub dan Cawagub Kalbar 2018 ini ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat supaya anti berita bohong (hoax). Jangan sampai ada serangan fajar karna politik uang itu diharamkan.

“Oleh karna itu politik uang, berita bohong, kampanye hitam, jauhilah’ agar demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang bisa mendidik dunia dan demokraai Indonesia adalah demokrasi yang cerdas,” paparnya. (AS /KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.