Kepolisian Daerah Papua dan Gubernur Lukas Enembe diminta segera melakukan mediasi ulang terkait konflik legislatif dan eksekutif di Kabupaten Nduga yang telah memakan korban dan materi. <p style="text-align: justify;">"Kami minta Pak Kapolda Papua dan Gubernur Lukas Enembe bantu selesaikan konflik di Nduga, rakyat sudah jadi korban dan jangan tunggu konflik tersebut meluas ke daerah sekitar lagi," kata pelaksana harian ketua Dewan Adat Papua Willem Rumasep di Jayapura, Rabu.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut dia, Bupati dan wakil bupati serta DPRD Kabupaten Nduga juga harus segera meredam konflik yang sedang terjadi di tengah masyarakat karena asal muasal masalah tersebut dimulai dari pihak eksekutif dan legislatif terkait permasalahan perubahan data jumlah distrik, daerah pemilihan (Dapil), daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah kursi dewan.</p> <p style="text-align: justify;">"Eksekutif dan legislatif harus bersikap. Masalah ini sudah berbulan-bulan tapi tidak ada titik terang, segera lupakan kepentingan masing-masing dan selesaikan masalah ini karena rakyat sudah jadi korban," katanya.</p> <p style="text-align: justify;">Aktifis perempuan Papua Mama Yosepha Alamong mengaku menangis mendengar masalah yang sedang terjadi di Nduga yang telah menelan korban jiwa sebanyak tujuh orang dan puluhan rumah hangus terbakar. "Saya sedih dan menangis mendengar masalah ini. Sebelumnya masalah yang hampir sama telah terjadi di Kabupaten Puncak pada tahun lalu, kini menimpa warga Nduga," katanya.</p> <p style="text-align: justify;">Mama Yosepha menilai pihak terkait agak lamban menyelesaikan konflik kepentingan yang telah menelan korban tersebut dan berharap kepada Pemerintah Pusat segera membuka mata untuk membantu mencari jalan keluar masalah tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">"Pemerintah, lewat aparat terkait jangan diam saja jika belum ada solusi yang terbaik. Carilah jalan keluar yang bijak dan tidak korbankan rakyat, gubernur Papua hartus bersikap," katanya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu Sekertaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua se-Indonesia (Sekjen AMPTPI) Markus Haluk mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim independen baik itu dari kelompok pelajar dan mahasiswa juga termasuk dari aktifis Ham yang peduli sesamanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p>
