Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) yang baru saja dibentuk di kabupaten Sintang diharapkan benar-benar menjadi tangan pemerintah pusat dalam membangun daerah perbatasan. Karena selama ini, daerah perbatasan justru terkesan menjadi serambi belakang negara. Padahal daerah perbatasan seharusnya menjadi beranda depan bagi negara ini. <p style="text-align: justify;">“Satu hal penting yang perlu dicatat dengan dibentuknya BPP di Sintang ini adalah bahwa program yang dilaksanakan harus tepat sasaran. Karena keberadaan lembaga ini memang ditunggu oleh masyarakat perbatasan,”pesan ketua DPRD Sintang Harjono Bejang saat ditemui di Balai Praja kantor bupati Jln.Pangeran Muda Sintang belum lama ini.<br /><br />Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bejang ini mengatakan bahwa lembaga tersebut juga akan mengelola dana dalam jumlah lebih banyak. Karena selain dari pemerintah daerah, kucuran dana untuk pembangunan daerah perbatasan juga akan diberikan dari pemerintah pusat.<br /><br />“Dana-dana yang masuk ke lembaga yang secara khusus mengelola perbatasan tersebut harus dikelola dengan baik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan,”tegasnya lagi. <br /><br />Ketua DPD Partai Golkar Sintang ini juga mengatakan bahwa pihaknya sebagai lembaga legislative juga akan melakukan pengawasan sesuai ketentuan dan kewenangan yang memang telah diatur.<br /><br />“Legislatif tetap akan mengawal kerja-kerja dari badan pengelola perbatasan ini. satu catatan penting bahwa program yang dilakukan oleh BPP harus tepat sasaran,”pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
