PT FLTI Harapkan Perlindungan Hukum

Pihak PT First Lamandau Timber Indonesia (FLTI) yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mengharapkan adanya perlindungan hukum dalam kasus sengketa lahan seluas 94 hektare. <p style="text-align: justify;">"Selaku salah satu tergugat dalam kasus sengketa lahan, PT FLTI harus dilindungi hukum karena perusahaan tersebut telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya," kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Dr Nurhasan Ismail SH, M.Si saat sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan sengketa lahan di Sampit, Rabu.<br /><br />Upaya PT FLTI menggali informasi mengenai identitas tanah yang akan dibeli untuk meyakinkannya sebagai calon pembeli mulai dengan Upaya-upaya penelitian obyek tanah yang akan dibeli perusahaan yang melibatkan Tim Desa, Camat, dan tokoh masyarakat/adat.<br /><br />Dalam pembelian tanah tersebut PT FLTI juga telah melakukan pemeriksaan fisik lapangan, serta kewajiban pemilik lahan untuk melakukan perintisan batas lahan yang disaksikan warga berbatasan merupakan bentuk itikad baik perusahaan dalam arti objektif telah memenuhi unsur sebagai pembeli yang memiliki itikad baik.<br /><br />Tanah yang dibeli oleh pihak PT FLTI tersebut berada di Desa Tangga batu dan Belibi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamadau, dengan total luas 94 hektare dan sebagai pembeli yang memiliki itikad baik, maka siapa pun harus dilindungi hukum.<br /><br />Menurut Nurhasan Ismail, mengenai hukum mulur mungkret atau hukum melemah dan menguat dalam UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, mengenai penguasaan yang menguat ketika seseorang memiliki hubungan fisik dengan tanah yang dikuasainya, begitu juga sebaliknya penguasaan tanah akan melemah ketika seseorang tidak memiliki hubungan fisik dengan tanah yang dikuasainya tersebut.<br /><br />Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang diklaim milik keluarga pengacara Wanto Sahlan sebagai warisan dari orang tuanya 20 tahun lalu, namun saat PT FLTI akan membelinya, tanah yang saat ini menjadi sengketa tersebut, diklaim telah menjadi milik Elot, Talek, Dewan Ringkin, Biska, A. Syahman dan Denus yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh masing-masing Kepala Desa.<br /><br />Untuk itu penggugat melayangkan gugatan kepada Elot, Talek, Dewan Ringkin, Biska, A. Syahman dan Denus termasuk kepada PT FLTI selaku pembeli.<br /><br />Sementara itu Pihak tergugat sendiri, tidak bisa menunjukkan bukti SKT atas tanah yang diklaimnya, dan hanya klaim menurut adat.<br /><br />Hukum adat yang diakomodasi menjadi hukum UU pokok Agraria mengenai mulur mungkret sendiri melemahkan penggugat, karena faktanya selaku pemilik tidak memiliki hubungan fisik dengan tanah tersebut.<br /><br />Sebagai bukti, pihak penggugat dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa ditanah tersebut ditemukan sejumlah pohon seperti durian, ketapang dan lainnya yang ditanam oleh orang tua penggugat 20 tahun lalu.<br /><br />Kehadiran elot dan rekan ditanah tersebut membuktikan bahwa penggugat selaku pemilik tidak lagi memiliki hubungan fisik dengan tanah tersebut, karena tidak mengetahui masuknya orang lain kedalam tanah tersebut.<br /><br />“Dalam hukum melemah menguat, disebutkan jika seseorang menguasai tanah tersebut, maka yang bersangkutan harus mengetahui jika ada orang lain yang mengklaim tanah yang menjadi miliknya itu,” katanya.<br /><br />Dari pandangan tersebut, maka tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap lahan yang sekarang dikuasai oleh PT FLTI menjadi lemah, karena dalam logikanya kalau tanah itu dikuasai oleh penggugat maka ia akan mengetahui jika ada orang lain yang memiliki tanah tersebut. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.