Puskepi: Pemerintah-Polisi Tindak Tegas Penyeleweng BBM Bersubsidi

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Barat serta kepolisian menindak tegas siapa saja yang ketahuan melakukan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. <p style="text-align: justify;">"Bahkan pihak Kepolisian Daerah Kalbar harusnya turun tangan mengamankan dan menindak pelaku pembelian BBM bersubsidi yang terindikasi tidak wajar (misalnya dalam satu hari sebuah kendaraan membeli BBM bersubsidi berulang kali) karena dicurigai dipergunakan tidak sesuai peruntukan apalagi jika untuk diperjualbelikan," kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria saat dihubungi dari Pontianak, Rabu.<br /><br />Sementara itu, puluhan sopir truk dan ekspedisi Pontianak melakukan demo di Kantor Pertamina Wilayah Kalbar, terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pontianak dan sekitarnya, karena kalah cepat oleh pihak spekulan.<br /><br />Menanggapi permasalahan itu, Sofyano mengatakan, harusnya Pemkot Pontianak dan pihak kepolisian menyikapi demo ini dengan serius dengan menyelidiki secara komprehensif apa kepentingan dibalik demo tersebut.<br /><br />Ketahanan energi BBM merupakan kepentingan Pemkot Pontianak dan Pemprov Kalbar sehingga mereka harus ekstra hati-hati terhadap penggunaan BBM bersubsidi itu agar tidak diselewengkan, katanya.<br /><br />"Karena kalau tidak maka akan terjadi kelebihan kuota sehingga BBM bersubsidi akan menjadi langka," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu Direktur Puskepi meminta, Pemkot Pontianak, Pemprov Kalbar, Pertamina dan pihak kepolisian untuk menyelidiki aksi demo para sopir truk dan ekspedisi, apakah murni atau pembelian itu dilakukan untuk kepentingan tertentu yang bisa menyalahgunakan BBM bersubsidi.<br /><br />Anggota Komisi C DPRD Kalbar Ali Akbar mendesak, pihak Pertamina Wilayah Kalbar agar mampu memberikan pelayanan permintaan BBM bersubsidi baik jenis premium maupun solar sehingga tidak ada lagi antrean panjang dalam mendapatkan BBM tersebut di SPBU.<br /><br />"Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas para spekulan sehingga menyebabkan BBM bersubsidi selalu cepat habis di SPBU," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, dalam pertemuan yang cukup alot antara pihak PT Pertamina Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pontianak dan perwakilan sopir truk serta sopir ekspedisi menyepakati pembelian solar di SPBU di Kota Pontianak untuk truk dan kendaraan ekspedisi disepakati menggunakan kartu kendali pembelian bahan bakar minyak bersubsidi.<br /><br />Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak Fuji Hartadi menyatakan, hasil pertemuan dengan, Pertamina, perwakilan sopir truk dan ekspedisi menyepakati pembelian BBM jenis solar bersubsidi hanya dilayani menggunakan kartu kendali pengisian BBM jenis solar bersubsidi yang oleh Dishubkominfo Kota Pontianak.<br /><br />Ia menjelaskan, pada kartu kendali tersebut sudah ditulis nama sopir, jenis kendaraan, asal perusahaan, angkutan yang dibawa, kapasitas pengisian BBM jenis solar bersubsidi, serta SPBU yang ditunjuk untuk melayani angkutan tersebut, yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.<br /><br />"Sehingga para sopir truk maupun ekspedisi tidak bisa lagi mengisi solar lebih dari satu pada SPBU lainnya, setelah mereka mengisi solar pada SPBU yang telah ditunjuk dan berada di kawasan Kota Pontianak," ungkapnya.<br /><br />Menurut dia, tujuan Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan aturan mengatur jadwal pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang ada di SPBU di Kota Pontianak agar tidak menimbulkan kemacetan dan menyebabkan kerusakan jalan.<br /><br />"Kalau pengisian solar bersubsidi tidak sampai antre dan berdampak kemacetan maka kartu kendali itu akan dicabut dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2012," kata Fuji. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.