Rapat Dewan Minta Paripurna Jawaban Pemerintah Melawi Sempat Diskor

MELAWI – Setelah paripurna tentang penyampaian Pandangan Umum (PU) dilaksanakan pada Selasa malam (4/12), kini DPRD melanjutkan tahapan Rapat Paripurna ke 7 masa sidang III tahun 2018 tentang Penyampaian jawaban pemerintah melawi atas pandangan umum DPRD Melawi terhadap Raperda tentang APBD Melawi tahun 2019 dan terhadap Raperda-raperda Melawi tahun 2018, Rabu siang (5/12). Paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, sejumlah kepala SKPD dan dihadiri LO Dandim.

Paripurna tersebut sempat di skor selama setengah jam. Hal tersebut karena sejumlah anggota dewan meminta paripurna tersebut dihadiri Bupati Melawi. Namun sayangnya saat waktu skor tersebut dilanjutkan, Bupati juga tidak bisa hadir. Penyampaian jawaban pemerintah tersebut pun disampaikan oleh Wakil Bupati Melawi.

Dimana Ia menanggapi sejumlah pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan oleh sejumlah fraksi. Salah satunya menjawaban PU fraksi Partai Golkar. Diantaranya terkait saran untuk mengambil langkah-langkah penyederhanaan terhadap segala urusan pemerintah dan birokrasi demi pelayanan yang efektip dan efisien.

“Dapat kami sampaikan langkah-langkah penyederhanaan terhadap urusan daerah dapat dilaksanakan, akan tetapi tetap berpedoman pada standar operasional prosedur yang berdasarkan pada aturan yang berlaku,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, terkait saran untuk mensingkronisasikan dan mensinergikan kegiatan antara SKPD. adapaun berbagai upaya yang telah kami lakukan untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai rapat koordinasi guna mewujudkan sistim pemerintahan yang terintegrasi.
Kemudian terkait saran untuk memfokuskan pada belanja-belanja prioritas dam bukan belanja-belanja yang tidak urgen. Maka pihak pemerintah telah melakukan asistensi guna menginventarisir hal tersebut, sehingga belanja yang telah dianggarkan adalah belanja yang menjadi kebutuuhan bersama untuk kepentingan masuarakat dan juga tentunya penyelenggaraan pemerintah Melawi yang lebih baik dihari depan.

“Sementara terkait prioritas belanja yang bersifat mendesak terutama untuk pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat banyak. pemerintah Melawi dalam proses perencanaan anggaran yang tertuang dalam rancangan APBD tahun anggaran 2019 melalui proses dan mekanisme yang dimulai dari Musrencang,” jelasnya.

Jawaban yang disampaikan oleh pemerintah, selanjutnya akan menjadi bahan Pandangan Akhir (PA) oleh DPRD Melawi, yang nantinya juga sebagai bahan penentuan pengesahan APBD Melawi. Namun pada akhir sidang, Wakil ketua DPRD melawi, Iif Usfayadi selaku pimpinan sidang memainta pada PA DPRD sekaligus pengesahan yang bakan dilaksanakan pada Rabu malam (5/12) meminta untuk seluruh kepala SKPD untuk hadir, begitu juga dengan Bupati dan Wakil Bupati Melawi.

“Bupati wajib hadir. Kalau Bupati tidak hadir kemungkinan paripurna akan kita tunda,” pungkasnya. (Ed/KN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.