Raperda Pepohonan Di Bawah Listrik Disambut Positif

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan yang diketuai H Husaini Suni menyambut positif Raperda pengaturan pepohonan di bawah saluran dan aliran listrik. <p style="text-align: justify;">"Kami sambut positif Raperda tersebut, apalagi pepohonan penyebab terbesar gangguan distribusi aliran listrik ke pelanggan atau konsumen," demikian pandangan Fraksi PKS pada rapat paripurna intern DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Fraksi PKS mengemukakan itu dalam pemandangan umumnya terhadap usul Raperda inisiatif tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik Di Kalsel.<br /><br />Karena, menurut wakil rakyat dari PKS,Raperda inisiatif dewan yang bakal menjadi Perda tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah gangguan jaringan listrik yang disebabkan pepohonan.<br /><br />Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ibnu Sina berharap, Raperda yang bakal menjadi inisiatif dewan tersebut dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, baik untuk suplai tenaga listrik maupun penghijauan.<br /><br />Oleh sebab itu pula, dalam penerapan Perda tersebut nantinya, Fraksi PKS DPRD Kalsel berharap, dilakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, terkait adanya gangguan listrik yang dikarenakan pepohonan.<br /><br />Selain itu, harus ada saling kerja sama antara pihak-pihak terkait di lapangan nantinya, demikian wakil rakyat dari PKS.<br /><br />Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi, nampaknya meragukan keberadaan Raperda pengaturan pepohonan tersebut.<br /><br />Keraguan FPG tersirat dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda pengaturan pepohonan tersebut, yang disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya Muhammad Iqbal Yudianoor itu.<br /><br />Pasalnya, menurut FPG melalui juru bicaranya H Bardiansyah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tidak memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pengaturan pepohonan.<br /><br />"Oleh karena tak memiliki SKPD yang berhubungan dengan kebersihan pertamanan atau pepohonan, bila Raperda tersebut menjadi Perda, Pemprov tidak punya hubungan vertikal normatif dengan dinas-dinas terkait di kabupaten/kota," ujarnya.<br /><br />"Karena itu pula, Pemda kemungkinan akan kesulitan melaksanakan Perda tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik di Kalsel," demikian wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar.<br /><br />Raperda pengaturan pepohonan yang bakal menjadi inisiatif dewan atas usul Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.