Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Moh Jauhar Efendi mengatakan realisasi penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 2014 sebesar 63,82 persen dari total anggaran yang dialokasikan. <p style="text-align: justify;">"Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Kerja (Satker) Provinsi Kaltim hingga 5 November realisasi penyaluran dana PNPM baru mencapai 63,82 persen. Rendahnya penyaluran dana BLM di tujuh kabupaten penerima manfaat PNPM itu karena tujuh faktor yang mempengaruhi," ujarnya di Samarinda, Rabu.<br /><br />Rincian penyaluran PNPM 2014 di Kalimantan Timur yang baru mencapai 63,82 persen itu adalah, untuk PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan Rp130 miliar baru tersalurkan Rp71 miliar atau 66,75 persen.<br /><br />Kemudian PNPM Mandiri Integrasi yang dialokasikan Rp11,28 miliar baru tersalurkan Rp1,5 miliar atau 28,99 persen, dan PNPM MP3KI yang dialokasikan Rp11,06 miliar baru tersalurkan Rp3,9 miliar atau baru 49,31 persen.<br /><br />Meski hingga November ini penyalularannya masih rendah, kata dia, tetapi Jauhar meyakini bahwa anggaran PNPM 2014 ini akan dapat tersalurkan ke masyarakat seluruhunya atau 100 persen, karena untuk PNPM memiliki aturan khusus, yakni anggarannya bisa digunakan untuk tahun berikutnya.<br /><br />Ia mengatakan tujuh faktor penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana PNPM adalah, karena penetapan Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan dan SK Penanggung Jawab Operasional (PJO) Kecamatan mengalami keterlambatan.<br /><br />Selain itu, katanya, progres tahapan perencanaan kegiatan di seluruh kabupaten mengalami keterlambatan dari target yang sudah disepakati bersama dan pencairan dana BLM APBD mengalami keterlambatan.<br /><br />Faktor lain adalah terjadinya perubahan atas mata anggaran BLM APBD Perubahan, pemotongan dana BLM APBN sebesar 11,8 persen, kekurangan Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik Kecamatan dan kurang optimalnya peran fasilitator untuk mengawal proses tahapan perencanaan di masing-masing lokasi tugas.<br /><br />"Meskipun anggarannya bisa digunakan untuk tahun berikutnya, bukan berarti para Satker dan pelaku PNPM bisa santai. Target 2014 ini harus bisa dijalankan 100 persen, kalaupun memang ada sesuatu yang sifatnya terpaksa, maka mau tidak mau kegiatannya dilanjutkan tahun berikutnya," kata Jauhar.<br /><br />Untuk itu dia meminta dukungan fasilitasi pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan PNPM, termasuk mengoptimalkan peran pelaku PNPM di kecamatan dan desa terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi usulan masyarakat desa. (das/ant)</p>
