Royalti-Landrent Batu Bara Barut Rp23 Miliar

Realisasi penerimaan dana perimbangan royalti dan iuran tetap (landrent) tambang batu bara di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sampai September 2012 mencapai Rp23 miliar lebih (111,71) persen dari target Rp20,6 miliar. <p style="text-align: justify;">"Dana tersebut merupakan penerimaan bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Barito Utara (Barut), Rini Hastuti di Muara Teweh, Rabu.<br /><br />Penerimaan tersebut merupakan hasil pembayaran kewajiban sejumlah investor tambang batu bara pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan izin kuasa pertambangan (IUP) di kabupaten pedalaman Sungai Barito ini.<br /><br />Penerimaan hingga triwulan ketiga itu untuk royalti (iuran eksplorasi dan eksploitasi batu bara) sebesar Rp20,2 miliar atau 110,97 persen dari target Rp18,2 miliar dan iuran tetap (landrent) Rp2,8 miliar atau 117,30 persen dari rencana Rp2,4 miliar.<br /><br />"Kami hanya menerima dana bagi hasil pajak itu sekitar 64 persen dari pemerintah pusat, sedangkan perusahaan mana saja yang membayar tidak tahu," katanya.<br /><br />Sementara Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara, Daud Danda mengatakan saat ini jumlah investor tambang batu bara yang sudah memasuki tahap eksplorasi dan eksploitasi di daerah ini masing-masing sekitar puluhan perusahaan.<br /><br />"Namun dari puluhan investor yang telah memasuki tahap eksploitasi hanya sekitar 14 yang sudah produksi," katanya.<br /><br />Menurut Daud, hasil penjualan tambang batu bara yang dieksploitasi sejumlah perusahaan pertambangan periode Januari – Oktober 2012 mencapai 3.073.668,26 metrik ton.<br /><br />Tiga jutaan ton batu bara itu diangkut menggunakan tongkang melalui Sungai Barito yang merupakan sarana utama transportasi hasil sumber daya alam sejumlah kabupaten di pedalaman Kalteng.<br /><br />"Saat ini transportasi itu merupakan angkutan utama bagi sejumlah investor membawa hasil tambang keluar daerah," jelasnya.<br /><br />Daud mengatakan, sejumlah perusahaan itu wajib membayar royalti kepada pemerintah dengan perhitungan kualitas kalori batu bara di bawah 5.100 kilo kalori dikenakan tiga persen dari harga jual.<br /><br />Kemudian antara 5.100-6.100 kilo kalori dikenakan lima persen dari harga jual dan di atas 6.100 kilo kalori membayar royalti tujuh persen dari harga jual.<br /><br />Sedangkan untuk landrent, seluruh investor yang telah memasuki tahap ekspolitasi tahun pertama dikenakan Rp2.000/hektare, tahun II Rp2.500/hektare, tahun III Rp3.000/hektare dan tahap eksploitasi I (30 tahun) Rp15.000/haktare.<br /><br />Saat ini produksi batu bara di daerah ini masih belum maksimal selain masalah alam juga terjadi pada jalan tambang dan perizinan, katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.