Segera Percepat Pembentukan Kabupaten Ketungau

oleh
oleh

Proses perwujuab PKR yang saat ini belum dapat direalisasikan karena tidak masuk dalam pembahasan Komisi II DPR-RI, sepertinya menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Ketungau yang tengah berjuang untuk membentuk kabupaten sendiri terpisah dari kabupaten Induknya Sintang. <p style="text-align: justify;">Koordinator KIMTAS kabupaten Sintang Ambrosius Murjani  mendesak kepada Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Bupati Sintang Milton Crosby  untuk segera mewujudkan pembentukan Kabupaten Persiapan Ketungau.<br /><br />Hal tersebut disampaikannya saat menghubungi kalimantan-news.com, Sabtu (12/05/2012).<br /><br />"Yang tahu soal kondisi perbatasan di Ketungau adalah orang Ketungau sendiri. Jadi tak ada jalan lain hanya dengan percepatan kabupaten Ketungau, polemik yang terjadi selama ini dapat diminimalisir," ujarnya pada kalimantan-news.com.<br /><br />Dijelaskan, percepatan pembentukan kabupaten Ketungau sangatlah penting agar isu masalah perbatasan tidak dijadikan bahan yang laku dijual untuk kepentingan sesaat saja.<br /><br />"Selama inikan itu yang terjadi.Makanya dengan segala kesadaran, kami minta realisasi kabupaten Ketungau,kepada Bupati dan Gubernur Kalimantan Barat," tegasnya.<br /><br />Lanjutnya proses PKR yang saat ini tersendat dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Kabupaten Ketungau.<br /><br />"Kita tidak mau nasib kabupaten Ketungau sama halnya dengan PKR, bahkan kalau bisa sebelum PKR, kabupaten Ketungau sudah terbentuk," harap Murjani.<br /><br />Sementara itu Sekretaris Pemekaran Kabupaten Ketungau, Yudios terkait hal tersebut menyatakan jika keinginan tersebut sah saja disampaikan. Namun demikian proses kearah tersebut hingga saat ini masih berjalan yakni penelitian akademik.<br /><br />"Sah saja keinginan itu, tapi masyarakat Ketungau tetap dapat bersabar karena semuanya sedang dalam tahap kajian akademis,"jelas Yudios.<br /><br />Pembentukan Kabupaten Ketungau lanjut Yudios tak beda jauh dengan PKR yakni untuk memperpendek rentang kendali dalam hal pelayanan publik. Namun isu strategisnya adalah wilayah Ketungau memiliki wilayah yang berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia. <strong>(*)</strong></p>