Kontribusi dan partisipasi perempuan dalam politik dan mengambil keputusan di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah, kata Sekretaris Daerah M Zeet Hamdy Assovie. <p style="text-align: justify;">Di Kalbar jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis masih terbilang sedikit. "Baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, maupun organisasi lain," kata M Zeet Hamdy Assovie di Pontianak, Kamis.<br /><br />Di lembaga legislatif tingkat kabupaten dan kota se-Kalbar, tercatat ada 489 orang. Namun yang dari kalangan perempuan, jumlahnya 7,57 persen atau 37 orang, katanya.<br /><br />Kemudian di tingkat legislatif provinsi, dari 55 anggota dewan, empat di antaranya perempuan atau secara persentase 7,27 persen.<br /><br />Sedangkan di tingkat lembaga eksekutif, ada 468 perempuan yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dari 726 orang pejabat, katanya.<br /><br />Menurutnya, di tingkat Eselon III, ada 77 perempuan dari 270 jabatan dan hanya enam perempuan yang menduduki jabatan Eselon II dari total 52 jabatan serupa.<br /><br />Sementara di lembaga yudikatif, sebanyak 52 jaksa perempuan dari 191 jaksa yang ada di Kalbar dan 13 hakim perempuan dari 93 hakim.<br /><br />"Baik di lingkungan pengadilan negeri di seluruh Kalbar dan Pengadilan Tinggi," kata M Zeet Hamdy Assovie.<br /><br />Ia menilai kurangnya dukungan dan peluang bagi perempuan serta minimnya pengetahuan dan pendidikan politik membuat partisipasi mereka rendah.<br /><br />Namun, ia melanjutkan, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan. Di bidang politik misalnya, ada UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Partai Politik yang mengakomodasi kaum perempuan.<br /><br />Ia menjelaskan di UU tersebut telah diamanatkan agar 30 persen keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah serta daftar nama yang diajukan untuk calon anggota legislatif. <strong>(das/ant)</strong></p>
