Sidang Korupsi Agenda Pembacaan Tuntutan Batal Digelar

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 dengan kerugian negara Rp1,3 miliar, terdakwa Cornelius Kimha mantan Kepala Kesbanglinmas, di Pengadilan Negeri Pontianak, Jumat, batal digelar. <p style="text-align: justify;">"Hari ini agendanya pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, namun batal digelar karena klien kami (Cornelius Kimha) sakit dan tidak bisa hadir di persidangan," kata Penasihat hukum A Ambo Mangan.<br /><br />Ia menjelaskan, penundaan persidangan hingga kini masih belum diketahui karena itu merupakan kewenangan majelis hakim. "Biasanya penundaan bisa hingga satu minggu atau atau kurang dari satu minggu," katanya.<br /><br />Menurut Ambo, kliennya sudah satu minggu menderita penyakit darah tinggi dan kolesterol sehingga memerlukan perawatan khusus.<br /><br />"Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan surat keterangan sakit ke majelis hakim, meskipun kini terdakwa masih dirawat dirumah," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Wagiyo meminta majelis hakim PN Pontianak melanjutkan proses hukum tindak pidana korupsi terdakwa Cornelius Kimha dalam pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 dengan kerugian negara Rp1,3 miliar.<br /><br />Dalam dakwaan JPU, menganggap terdakwa (Cornelius Kimha) bersalah dalam pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 yang telah merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar dari total anggaran sebesar Rp4,51 miliar.<br /><br />Ini diperkuat dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menemukan pengelembungan dalam pengadaan baju hansip itu berserta rekan kerja, PT Putraco Utama.<br /><br />Penggelembungan tersebut menurut JPU, karena dalam pengadaan baju hansip itu tidak membuat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dianggap bertentangan dengan Keppres No.80/2003 pasal 9 ayat (3) mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa, serta pasal 13 ayat (1).<br /><br />Dalam pasal tersebut dinyatakan pangadaan barang dan jasa wajib menggunakan HPS, terkait harga pasar menjelang dilaksanakannya pengadaan barang.<br /><br />Atas dugaan penggelembungan itu, JPU mengancam terdakwa dengan pasal berlapis, yakni ancaman pidana No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto 55 ayat (1) dan 65 (1) KUHP.<br /><br />Subsidair, UU No.21/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat (1) dan pasal 65 (1) KUHP.<br /><br />Sanksi tersebut, karena dianggap sengaja tidak memeriksa berkas penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa terkait penyerahan pengadaan baju hansip oleh PT Putraco Utama sebanyak 7.640 stel yang tidak sesuai dengan spesifikasi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.