SKPD Kurang Kreatif Ajukan Perda

Banyaknya peraturan daerah yang harus direvisi lantaran kadaluarsa atau tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian menjadi salah satu tolok ukur daya kreatifitas SKPD dalam membuat aturan untuk penataan daerah ini. Sebab hingga saat ini ada sejumlah hal yang mestinya pengaturannya dibuatkan perda, namu tak juga memiliki perda. Hal ini diungkapkan oleh Kabag Hukum Setda Sintang G.A Anderson saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. <p style="text-align: justify;">“Masih banyak yang beranggapan bahwa bagian hukumlah yang harus membuat draf perda. Padahal bagian hukum ini hanya untuk mengodok konsep atau draf yang disampaikan oleh SKPD dan melakukan telaah saja,”jelas Anderson.<br /><br />Selain itu menurutnya dalam tupoksi bagian hukum juga tidak ada penjelasan yang menyebutkan bagian dibagian inilah draf-draf perda harus dibuat. Tugas tentang membuat draf peraturan daerah jelasnya berada di setiap unit satuan kerja atau instansi. Dengan adanya tupoksi tersebut mestinya dinas atau instansi juga menganggarkan dalam rencana anggaran belanja (RAB) untuk penyusunan draf. <br /><br />Karena dalam membuat draf perda tentu diiperlukan biaya dan penanganan yang serius, maka dapatlah dibentuk tim perumus draf perda. Sayangnya menurutnya hingga saat ini hanya beberapa dinas atau instansi saja yang menerapkan hal tersebut. Adapun dinas atau instansi yang sudah mengajukan draf perda ternyata menurutnya isinya dibuat asal-asalan. Tidak hanya itu saat dikoreksi di bagian hukum lalu dikembalikan ke dinas/instansi terkait untuk diperbaiaki, ternyata oleh dinas/instansi terkait tersebut malah tidak dikembalikan lagi. <br /><br />“Akhirnya macet. Dan peraturan daerah yang mengatur tentang satu hal itu hingga saat ini tak ada,”ujarnya seraya mengingatkan agar nama instansi/dinas terkait tersebut tidak dituliskan.<br /><br />Dijelaskan Anderson, bahwa setidaknya ada dua kendala yang membuat SKPD tidak kreatif melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya memerlukan aturan selevel perda. Hal pertama menurutnya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Terkait hal ini menurutnya banyak staf yang enggan mengoptimalkan kemampuannya. Sehingga menurutnya tak salah jika kemudian masyarakat memberikan penilaian PNS dikantor lebih banyak nganggurnya. Oleh karena itu menurutnya diperlukan pemacu semangat agar dinas/instansi lebih kreatif dalam membuat perda.<br /><br />“Bahkan ada dinas yang sampaii saat ini belum pernah mengajukan perda. Padahal bidangnya adalah ujung tombak program utama bupati terpilih yaitu Gerbang Emas- Jakarta Selatan,”ujarnya.<br /><br />Padahal menurutnya sebagus apapun pogram ataurencana yang dibuat jika tak dibuat pula aturannya tidak akan bisa dilaksanakan maksimal. Meskipun ada aturan dari pusat atau provinsi yang telah dibuat, namun penjabarannya di tingkat kabupaten/kota tetap  memerlukan payung hukum juga.<br /><br />Masalah kedua yang membuat SKPD tidak kreatif membuat perda adalah tidak dialokasikannya dana untuk mengajukan perda. Padahal hal tersebut menurutnya jelas diatur dalam tupoksi SKPD. Adapun mekanismenya dinas tinggal membentuk tim kemudian tim menyampaikan SK dari kadis ke bagian hukum. Setelah draf masuk ke bagian hukum, maka selanjutnya bagian hukumlah yang akan melakukan penggodokan dan koordinasi dengan para pihak yang terkait.<br /><br />“Mungkin perlua ada lembaga konsultan yang memberikan pelayanan tentang pembuatan draf perda, baru hal ini bisa berjalan,”ujarnya sambil tertawa.<br /><br />Ditempat lain, mantan kepala BKD Sintang yang telah pension Rosmiyati Simanjutak menilai bahwa masalah minimnya perda yang diajukan SKPD disebabkan kurang optimalnya sumber daya yang ada untuk berkreatifitas.<br /><br />“Kalau masalah SDM, menurut saya bukan orangnya kurang. Karena setiap kali penerimaan PNS itu kan dilihat dan jika memang kurang maka pasti ada penambahan dan pendidikan PNS yang diterima juga disesuaikan. Saya melihat para staf ini tidak mau mengoptimalkan kemampuannya. Dan disinilah di tunggu peran aktif dari pimpinan SKPD tersebut,”jelasnya.<br /><br />Ditambahkan saat ini kinerja PNS di Sintang menurun. Padahal dalam setiap kali kesempatan, Bupati selalu mengingatkan PNS.</p> <p style="text-align: justify;"><br />“Jangan minta dikontrol terus atau nunggu diancam dengan sanski. Mereka diterima jadi PNS itu kan mestinya sudah tahu juga dengan tanggungjawabnya. Maka laksanakanlah tanggungjawab itu dengan penuh disiplin,”tegasnya.<br /><br />Rosmiyati juga menilai bahwa terkait ungkapan kabag Hulum Anderson tentang perlunya lembaga konsultan khusus untuk pembuatan draf perda tidak perlu dilakukan. Menurutnya hanya diperlukana komitmen dan tanggungjawab serta disiplin PNS yang ada untuk peka melihat sikon yang ada dan kalau memang dipandang perlu dibuat aturan setingkat perda, maka tinggal dioptimalkan saja potensi SDM yang ada. <strong>(phs)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.