SKPD Pemkot Pontianak Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (25/01/2011), melakukan rapat koordinasi terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat, terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah itu. <p style="text-align: justify;"><br />"Rapat koordinasi itu, agar pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 tidak banyak temuan lagi," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji. <br /><br />Ia menjelaskan, pihaknya ke depan akan berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar tidak lagi menjadi temuan BPK. <br /><br />"Temuan BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah banyak yang sifatnya kesalahan administrasi saja. Mudah-mudahan tahun mendatang laporan pengelolaan keuangan daerah semakin baik sehingga tidak ada lagi temuan oleh BPK," kata Sutarmidji. <br /><br />Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Hartono Azas menyatakan, dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap rekomendasi BPK Perwakilan Kalbar, terkait laporan pengelolaan keuangan daerah, provinsi, kabupaten/kota. <br /><br />"Kami akan melakukan rapat kerja dulu guna membahas dan mengevaluasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak," katanya. <br /><br />Ia menjelaskan, evaluasi tersebut dimaksudkan agar ke depannya laporan keuangan Pemkot Pontianak semakin baik lagi dan tidak dinilai wajar dengan pengecualian. <br /><br />"Kami hanya melakukan pengawasan, tidak dalam memberikan rekomendasi setelah dilakukan evaluasi terhadap temuan BPK," kata Hartono. <br /><br />BPK Perwakilan Kalbar menyatakan, tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang sesuai oleh pemerintah daerah masih sedikit yakni 47 persen dari 4.313 rekomendasi dari tahun 2004 sampai semester II 2010. <br /><br />Dari 15 entitas di Kalbar yang dipantau BPK RI, hanya tiga yang prestasinya baik dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, yakni Kabupaten Sambas (83 persen), Landak (74 persen) dan Pemerintah Kota Singkawang (73 persen). <br /><br />Selama kurun waktu tersebut, terdapat 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi dari BPK RI Kalbar terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. <br /><br />Sebanyak 2.047 rekomendasi sudah sesuai dengan tindak lanjut. Sedangkan 1.299 rekomendasi belum sesuai tindak lanjut, 967 rekomendasi belum ditindaklanjuti. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.