Pertemuan sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) diharapkan dapat menguntungkan masyarakat Indonesia dan Malaysia khususnya dalam sektor ekonomi. <p style="text-align: justify;">Makanya, membangun wilayah-wilayah perbatasan seyogyanya pemerintah Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama melakukannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat perbatasan pada kedua negara, jelas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Faridil Murad, di Nunukan, Jumat.<br /><br />Rencana pembangunan di wilayah perbatasan kedua negara ini diprioritaskan pengadaan sarana pasar perbatasan, infratsruktur jalan yang menghubungkan kedua negara. Kedua sektor ini diyakini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat keduanya.<br /><br />Selama ini, lanjut Faridil, beberapa hasil perikanan, pertanian dan perkebunan dari Kabupaten Nunukan dipasarkan di Malaysia. Timbal baliknya produk Malaysia dibeli oleh pedagang dari Kabupaten Nunukan.<br /><br />"Jadi, disini ada saling membutuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk melarang transaksi jual beli antara masyarakat Nunukan dengan Tawau," ujarnya.<br /><br />Faridil mengatakan, pada pertemuan sosek Malindo di Bali baru-baru ini yang dibahas masalah perbatasan adalah tapal batas darat dan laut. Yaitu menyangkut ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan.<br /><br />Ia menambahkan, semua kesepakatan pada pertemuan sosek Malindo itu terjadi permufakatan yang telah mempertimbangkan keuntungan kedua negara Indonesia dan Malaysia.<br /><br />Namun harapan itu tidak dapat diwujudkan sepanjang pembangunan tapal batas belum dilakukan secara maksimal. Makanya pemerintah Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Nunukan meminta kepada pemerintah Malaysia.<br /><br />Pemerintah Malaysia juga diminta bersedia membangun segala fasilitas mendesak yang menjadi kebutuhan masyarakat kedua negara yang berdomisili di wilayah perbatasan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
