Sosialisasi Dan FGD dilaksanakan BPS Melawi

MELAWI – Pentingnya singkronisasi dana untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, membuat Bapan Pusat Statistik (BPS) Melawi melaksanakan sosialisasi data sektoral dan
Focus Group Discussion (FGD) Data Kabupaten Melawi tahun 2018, Kamis (2/8) di Aula Pertemuan salah satu hotel di Nanga Pinoh. Kegiatan itu dibuka oleh Aisten I Pemerintah Melawi, Imansyah, dan dihadiri Forkopinda, Kepala BPS Provinsi Kalbar, Kepala BPS Melawi, serta sejumlah instansi terkait.

Imansyah dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, BPS mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik berkualitas yang meliputi akurasi, relevansi, up to date, lengkap, dan berkelanjutan.

“Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan atau monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data baik oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dan juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha, permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan juga terus meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, berkaitan dengan tugas tersebut, BPS Melawi setiap tahun menyusun publikasi Melawi dalam angka dan produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha. Publikasi ini memberikan gambaran tentang pembangunan di Melawi dengan menyajikan data hasil pembangunan secara komprehensif dari berbagai bidang dan ulasan deskriptif tentang hal-hal yang penting dari bidang-bidang yang bersangkutan.

“Melawi dalam angka 2018 merupakan publikasi yang cukup prestisius karena melibatkan data statistik sektoral yang 80 persen dari komposisinya diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di tingkat kabupaten, baik di Melawi maupun Kabupaten Sintang. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan,” ujarnya.

Selain menyusun publikasi Kabupaten Melawi dalam angka 2018, kata Imansyah, BPS juga secara rutin menghitung angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di Melawi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

“Produk pdrb pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen pengeluarannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut,” katanya.

Pada tahun 2017 pdrb menurut harga berlaku kabupaten melawi mencapai 4,36 triliun rupiah, sedangkan PDRB menurut harga konstan mencapai 3,08 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi pada 2017 mencapai 4,79 persen. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 4,75 persen. Sementara di sisi pendapatan per kapita masyarakat Melawi pada tahun 2017 mencatat angka 21,5 juta rupiah dengan sektor unggulan masih bertumpu pada sector pertanian, perkebunan dan kehutanan. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang mencapai 20,1 juta rupiah.

“Meskipun begitu, kita harus tetap melakukan upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten melawi dengan beberapa langkah diantaranya yakni diversivikasi kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan tabungan dan investasi.

“Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandang individu maupun secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala BPS provinsi Kalbar, Pitoni mengatakan, sosialisasi ddan FGD tersebut menjadi upaya agar dinas-dinas dan produsen data terkait, bisa saling berkoordinasi dan mengekuarkan data yang konsisten.

“Jadi untuk mengsingkronisasi data, ini kaitannya dengan data Melawi dalam angka. Jadi sebelum buku itu di terbitkan, harus disingkronkan. Karena data Melawi dalam angka, merupakan gambaran dari kondisi pembangunan Melawi. data itu 80 poersen dari OPD dan 20 persen dari BPS. Jadi harus disingkronkan, karena masalah data itu adalah masalah yang krusial,” terangnya. (Ed/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.