Tahapan pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota akan dimulai pada Oktober 2012. <p style="text-align: justify;">"Kami sampai hari ini terus melaksanakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan pilkada pada 2013 mendatang," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Palangka Raya H Shodiqul Mubin, Rabu.<br /><br />Untuk produk pencalonan, dibagi menjadi dua surat keputusan yakni yang diusung satu partai politik dan indenpenden atau perseorangan agar tidak menjadi tumpang tindih antara syarat yang harus dipersiapkan oleh bakal calon dalam melengkapi berkas.<br /><br />Draf produk hukum yang telah rampung, akan diputuskan dalam rapat pleno, yang nantinya dipakai sebagai rujukan untuk pelaksanaan Pilkada pada 9 Mei 2013 mendatang.<br /><br />Ia mengungkapkan, besarnya anggaran pelaksanaan pilkada putaran pertama yang semula sudah disetujui DPRD Palangka Raya, sebesar Rp8,899 miliar dikurangi menjadi Rp7 miliar.<br /><br />"Kami tidak tahu apa sebabnya hingga ada pengurangan angggaran, padahal sebelumnya sudah disetujui sesuai pengajuan awal,"tuturnya.<br /><br />Untuk itu, pihaknya akan kembali mengajukan kembali ke Pemerintah Kota dan DPRD Palangka Raya, agar besarnya dana, dapat disetujui seperti keputusan semula.<br /><br />"Karena ada beberapa pointer yang belum dimasukkan dalam anggaran, apalagi berlakunya UU No 15/2011. Jadi akan diajukan biaya rekapitulasi di tingkat PPS,"ucapnya.<br /><br />Dikemukakannya, jumlah daftar pemilih, diperkirakan akan bertambah karena berdasarkan data per 1 Oktober 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangka Raya, penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 198.000 jiwa menjadi 247.500 jiwa.<br /><br />Dengan adanya pertambahan penduduk, maka untuk memenuhi syarat UU yakni tiap TPS maksimal jumlahnya 600 orang, sehingga TPS harus ditambah juga dari 530 menjadi 550 TPS, akan tetapi mengacu kepada letak geografis agar tidak menyulitkan pemilih.<br /><br />Guna mengantisipasi banyaknya golput pada pilkada mendatang, pihaknya juga akan lebih gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat termasuk tokoh agama, ormas dan lembaga pendidikan.<br /><br />Namun ia mengaku cukup bangga, karena partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya masih tinggi jika dibandingkan daerah lain dan termasuk dalam kategori standar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
