Tak Ingin ADD Dipangkas, Puluhan Kades Datang Ke DPRD

MELAWI- Belum kelarnya persoalan APBD yang serta terdengarnya informasi yang berkembang di amsyarakat dalam skema  APBD Melawi 2018, bahwa Pemkab Melawi memotong atau memangkas ADD sebesar Rp 26 miliar dari total Rp 62,8 miliar membuat para Kepala Desa (Kades) enggan berdiam diri.

Berbekal informasi tersebut, puluhan kepala desa di Melawi lansung mendatangi DPRD Melawi Jumat (16/3) beberapa waktu lalu. Kedatangan para Kades tersebut disambut langsung unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Melawi di ruang rapat gedung DPRD Melawi.

Kades Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Sugimiarto, selaku juru bicara mewakili Kades se-Kabupaten Melawi menyampaikan beberapa hal, diantaranya soal informasi dan isu yang berkembang di masyarakat. Berkenaan dengan itu seluruh Kades di Kabupaten Melawi menolak dengan tegas dan tidak setuju ADD dikurangi oleh Pemkab Melawi.

“Jika terjadi pengurangan alokasi ADD ini, maka akan berdampak kepada kinerja para perangkat desa meliputi operasional, tunjangan perangkat desa dan lainnya, membuat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal bahkan terbengkalai,” ujarnya dihadapan unsur pimpinan DPRD Melawi.

Sementara, Kepala Desa Labang Kecamatan Belimbing, Asnan juga mengatakan, tidak setuju jika ada pemotongan Anggaran Dana Desa tersebut sebab didesa sudah di buat RKPDesnya oleh tim yang sudah di setujui BPMPD dan masyarakat sudah mengetahuinya. Jika harus berkurang kan kami selaku kepala desa akan menanggung beban moral kepada masyarakat, masyarakat tahunya dana yang sudah di anggarkan sesuai jumlah RKPDes paparnya.

Senada, Kades Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Embang, juga menyatakan tidak setuju pemangkasan ADD tersebut. Kalau terjadi pemotongan kata Bambang, maka perangkat desa tidak akan bekerja, bahkan kantor desa pun akan di kunci.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, menyatakan akan menyampaikan keluhan para Kades tersebut kepada Pemkab Melawi, sehingga rencana Pemkab Melawi untuk pemotongan ADD ini di evaluasi kembali, mengingat dana ADD bersentuhan langsung dengan kinerja para perangkat desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu kata Tajudin, menurut aturan juga, dan memang tidak bisa diganggu, bahwa ADD ini sudah ditentukan 10 persen dari DAU. Jika Pemkab Melawi memerlukan rasionalisasi belanja dalam APBD 2018 untuk membayar hutang kepada pihak ke tiga atas utang APBD 2017, sebaiknya tidak mengorbankan ADD, karena ADD adalah dana operasional desa untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Masih banyak kegiatan pembangunan fisik yang tidak terlalu mendesak untuk segera dibangun atau masih bisa ditunda atau dikurangi anggarannya untuk membayar hutang kepada pihak ketiga. Dia berharap, pihaknya bersama Pemkab Melawi untuk bersama-sama menyisir kegiatan-kegiatan yang tidak urgen, sehingga APBD ini secepatnya bisa berjalan,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen, menyampaikan pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemkab Melawi untuk tidak mengurangi ADD tersebut. Menurut Kluisen, masih ada proyrk-proyek yang disisir atau ditunda pelaksanaan dan dikurangi anggarannya tanpa mengganggu dana ADD.

Dijelaskan Kluisen, antara lain proyek yang bisa disisisr adalah pembangunan kantor Bupati Melawi, pembangunan jembatan Melawi II masih bisa dikurangi pada pembangunan tahap pertama, belanja modal pengadaan tanah masih bisa dikurangi bahkan ditunda dulu, pengadaan mobil, karena Pemkab Melawi sudah memiliki mobil cukup banyak.

Selain itu kata Kluisen yang juga memungkinkan untuk disisir mengenai sewa kendaraan roda empat tidak perlu dianggarkan di Jakarta, karena setiap pejabat daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta sudah disediakan biaya perjalanan dinas. “Dan pembangunan penggabungan SDN 05 dan SDN 11 Nanga Pinoh tidak mendesak, sehingga ditunda dulu pembangunannya, tunggu keuangan Pemkab Melawi memungkinkan,” pungkasnya.(edi/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.