Tiga Pansus DPRD Sintang, Siap Kebut Bahas 7 Raperda

SINTANG, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang membentuk tiga (3) Pansus guna membahas 7 Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) usulan pemerintah.

Seyogianya Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan 9 Raperda namun dua Raperda usulan pemerintah ditunda pembahasannya oleh DPRD Sintang.

“Dua Raperda yang diusulkan oleh pemerintah yakni Raperda tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Kayan Hulu dan Ibu Kota Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sintang Tahun 2019-2039, kita tunda dulu pembahasaannya dan kita fokus dulu untuk membahas 7 Raperda” kata Ronny, kemarin.

Lanjut Ronny, ketujuh Raperda yang akan Pansus bahas antara lain;

1.Raperda tentang perusahaan umum PDAM Tirta Senentang.

2.Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.

3.Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4.Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

5.Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020-2024.

6.Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

7.Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2024.

Selain itu, Ronny juga menjelaskan bahwa Pansus I DPRD Sintang akan membahas tentang Raperda tentang perusahaan umum PDAM Tirta Senentang dan Raperda tentang perubahan nomenklatur. Serta membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020-2024.

Sedangkan Pansus II DPRD Sintang, kata Ronny, akan membahas terkait perubahan tiga Raperda. Yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Ronny menambahkan, untuk Pansus III DPRD Sintang, akan membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2024.

Ke 7 Raperda tersebut akan dikebut pembahasannya, karena pada 14 November 2019 nanti harus sudah di sahkan, karena kalau terlambat maka pembahasan APBD Kabupaten Sintang juga akan terlambat, terang Ronny. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.