Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2014 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani pada Jumat, 3 Juli 2015. <br /><br />Didi Budi Satrio Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang kami lakukan selama kurang lebih satu bulan.<br /><br />“Kami memeriksa laporan keuangaan untuk menyakinkan bahwa laporan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam pemeriksaan tersebut kami harus menyampaikan pendapat atas laporan tersebut yang hari ini diserahkan. Yang penting diperhatikan adalah opini merupakan pernyataan profesional kami yang dilihat berdasarkan 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)” jelas Didi Budi Satrio.<br /><br />lanjut Didi, berdasarkan hasil analisa dan laporan maka ada 7 kabupaten yang mendapat WTP, 4 kabupaten mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Pemeriksaan tahun 2016 mendatang, kami sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk itu saya minta semua kabupaten menyiapkan diri dengan sistem pelaporan terbaru tersebut, kalau kesulitan jangan segan untuk bertanya kepada kami. Tempatkan orang-orang yang handal dan profesional dalam mengelola laporan keuangan. Kami menemukan pengelolaan aset daerah di seluruh kabupaten dan sistem pengendalian internal yang dibuktikan dengan kesalahan penganggaran” tambah Didi Budi Satrio. <br /><br /><br />Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sintang sudah “hattrick” mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yakni laporan keuangan tahun 2012, 2013 dan 2014. <br /><br />“salah satu unsur yang dinilai adalah pengawasan yang menjadi tanggungjawab kami di Inspektorat selain memang ada pengawasan melekat pada setiap SKPD. Sementara Bappeda mengorganisir perencanaan, pelaporan keuangan diorganisir oleh BPKAD dan pelaksanaan ada pada seluruh SKPD” jelas Inspektur Kabupaten Sintang Apolonaris Biong saat mendampingi Bupati Sintang di BPK RI Kalbar. <br /><br />Bupati Sintang Milton Crosby usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan menjelaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian ini harus dipertahankan pada tahun depan meskipun sistem pelaporan keuangan sudah berubah. “saya berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Sintang sebagai mitra Pemkab Sintang karena sudah mampu mendapatkan penilaian WTP. Ini hasil kerjasama yang baik dan inilah rapor kita” jelas Milton Crosby.<br /><br />Jefray Edwrad Ketua DPRD Sintang memberikan apresiasi atas rapor yang baik ini. “namun saya melihat masih ada yang perlu dibenahi misalkan soal aset. Nah, saya minta semua pihak supaya siap dengan sistem pelaporan keuangan yang baru ini yakni sistem pelaporan keuangan berbasis akrual. Karena saya melihat pertanggungjawaban keuangan akan lebih ketat” Jefray Edward. <br /><br />Joni Sianturi Kepala BPKAD Kabupaten Sintang menyatakan kesiapan pihaknya untuk menerapkan sistem pelaporan berbasis akrual. <br /><br />“siap tidak siap kita harus hadapi. Kami sudah mempelajari sistem baru ini dan kami siap. Kita memang masih ada kendala dalam hal aset, tetapi kita terus bekerja keras mengatasi persoalan aset ini” jelas Joni Sianturi.<br /><br />Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Budi Mateus menyampaikan bahwa baik yang mendapatkan opini WTP maupun WDP, bukannya tanpa catatan, untuk itu saya mendorong semua kabupaten untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan tersebut.<br /><br />Walikota Pontianak H. Sutarmidji menyampaikan bahwa acara hari ini saya ibaratkan seperti kita mengambil rapot. <br /><br />"Inilah hasil penilaian kerja kita selama satu tahun kemarin. Dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK RI Kalbar, staf saya lembur sampai jam 3 subuh. Terkait masih adanya catatan mengenai aset, saya akan pimpin langsung upaya penyelesaian tersebut. Laporan keuangan basis akrual memang sulit, tetapi kami nekad dan terus berkoordinasi dengan auditor BPK RI Kalbar.<br />Dalam penyusunan laporan berbasis akrual, ada satu laporan yang paling sulit yakni laporan penyusutan. Ini yang harus diwaspadai kabupaten lain yang baru akan menggunakan laporan berbasis akrual pada tahun depan" kata Sutarmidji. (Rilis)</p>
