Tolak Pemangkasan ADD, Lagi-Lagi Kades Datangi DPRD Melawi

MELAWI- Jika sebelumnya sejumlah Kepala Desa dari Kecamatan Nanga Pinoh dan Sayan yang mendatangi kantor DPRD Melawi untuk mempertanyakan informasi mengenai rencana pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 26 Milyar lebih untuk pembayaran utang jangka pendek. Kemarin, Selasa (20/3) hal yang sama juga dilakukan puluhan kepala desa yang terdiri dari Kecamatan Sokan, Kecaatan Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat, Menukung, Belimbing dan Belimbing Hulu. Kedatangan para kepala desa yang disambut Ketua DPRD Melawi beserta sejumlah Anggotanya itu menanyakan tentang poin klausul pembayaran utang jangka pendek yang ditawarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melawi menyebutkan ada pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kepala Desa Melana, Irwansyah menyampaikan, bahwa kedatangan mereka ke DPRD ini untuk mendapatkan informasi yang jelas dan secara lansung dari pihak anggota dewan terkait ADD isu yang terdengar bahwa pemkab Melawi akan memangkas atau meminjam ADD Rp. 26 Milyar lebih untuk membayar utang jangka pendek.

“Jadi, kenapa ADD harus dipangkas dan apa alasannya. Siapa yang mengambil kebijakan tersebut, Legislatif apa eksekutif. Mengapa harus memangkas ADD, sementara anggaran tersebut rata-rata tiap desa untuk belanja pegawai, belanja rutin, Musrenbang serta yang lainnya itu menggunakan ADD. Sementara jika kami menggunakan belanja rutin menggunakan Dana Desa itu kami sudah menyalahi aturan. Itu yang menjadi pertanyaan kami,” kata pria yang juga selaku ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Sokan.

Irwan mengatakan, ADD tersebut merupakan kewajiban Pemkab sebagaimana aturannya minimal 10 persen APBD untuk ADD.  Kalau ADD tersebut dipinjamkan, dan katanya akan dibayar diakhir tahun, pembayarannya itu dananya dari mana.

“Sementara kami sudah membuat APBDes yang harusnya sudah berjalan, dan jika dipinjam terus bagaimana menunjang operasional kami. Apa kami harus meminjam ke pihak ketiga yang ketika mengembalikannya harus membayar bunganya juga 10 sampai 30 persen. Kalau seperti ini, bagaimana kami bisa menjalankan program Presiden yakni membangun dari desa. Kalau begini yang ada desa akan mati suri,” paparnya.

Kemudian, Kepala desa Nanga Libas, Kakadi, kedatangan para Kepala Desa tersebut murni atas kehendak mereka sendiri tanpa ditunggangi atau diperintah siapapun. “Kami datang tanpa perintah siapapun. Kedatangan kami ingin mengetahui dengan jelas informasi terkait pemangkasan ADD tersebut,” paparnya.

Di forum yang sama, Kepala Desa Nanga Tikan, Kelep, mengatakan, bahwa ketika mendapatkan informasi tersebut, pihaknya sudah menolak melalui surat yang disampaikan ke DPRD.  “Kami sebenarnya tidak ingin tau mengenai APBD Melawi tapi ini karena desa merasa dirugikan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, setiap desa rata-rata sudah menetapkan APBDes. Tentunya, karena ABDes ini belum berjalan, akan membuat pihak kepala desa dihujat oleh masyarakaat, karena masyarakat tidak mengetahui persoalannya. “Pasti pemikiran masyarakat, ini adalah akal-akalan kepala desa. Sementara APBDes belum jalan karena polemik APBD yang belum tuntas dan  berencana memangkas ADD,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan yang akan memangkas ADD, tentu pihaknya sangat merasa dirugikan. “Jadi intinya kami tidak mau ADD dipangkas, karena itu adalah hak desa sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Berbeda dengan yang lainnya, Kepala Desa Pemuar, Sumardi mengatakan, seharusnya dari awal jika adanya rencana meminjam ADD untuk membayar utang jangka pendek, ada sosialisasi kepada kepala desa, namun harus dengan komitmen yang jelas tentang pembayarannya. “Namun, kami ingin meminta penjelasan dari DPRD, terkait rencana ADD ini dipangkas atau dipinjam,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Suka Maju, Darmadiansyah, menyatakan informasi terkait ADD yang akan dipangkas ataupun dipinjam, dirinya tetap akan menolak hal tersebut. “Kami tetap akan menolak hal tersebut,” tegasnya.

Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan para kades tersebut, Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin menegaskan, bahwa ADD itu akan dipangkas, bukan dipinjam. Sebab jelas bunyi judul nomenklaturnya adalah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang awalnya itu berjumlah Rp. 194 Milyar lebih, pada draf terakhir disampaikan secara surat resmi dan ada surat pengantarnya di DPRD serta juga disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, bahwa jumlah terakhir belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp. 168 Milyar lebih.

“Artinya berkurang sebesar Rp. 26 milyar lebih. Jadi jawabannya selesai, bahwa ini dipangkas, bukan dipinjam. Kalau dipinjam itu beda, jumlahnya akan tetap sama, namun ada komitmen terstulis untuk meminjam. Besok PJ Gubernur akan menghadiri Musrenbang Kabupaten dan akan menyelesaikan persoalan APBD Melawi. Kami akan minta penyelesaian ini harus terbuka didepan para kepala desa dan tokoh masyarakat, juga wartawan di Melawi. Biar semuanya jelas,” paparnya.

Kemudian, lembaga DPRD sudah menyatakan menolak melalui surat yang disampaikan ke Bupati Melawi. Isi surat tersebut yang pertama, bahwa setelah meneliti dan mencermati isi dari rancangan perubahan APBD  tahun anggaran 2018 yang disusun oleh TAPD Melawi, khususnya yang berkaitan dengan rasionalisasi belanja. Dimana raancangan tersebut terdapat pengurangan belanja pada pos belanja bantuan kepada peemerintah desa dalam hal ini khususnya ADD berkurang sebesar Rp. 26.374.996.884,00-.

“Masih didalam surat tersebut, pda item kedua atau B, menykapi hal tersebut DPRD secara tegas menyatakan menolak dan tidak menyetujui jika ADD yang harus dikorbankan untuk dikurangi, karena akan menimbulkan dampak negatif dan beresiko tinggi. keebiakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan ADD sebesar 10 persen dari perimbangan pada APBD kabupaten,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, yang ketiga atau C, DPRD Melawi berpendapat sebaiknya kebijakan yang diambil dalam merasionalkan belanja pada perubahan penjabaran APBD tahun 2018 yang tidak berdampak negatif dan beresiko tinggi, adalah merasionalisasikan pos belanja modal dan belanja barang dan jasa. Berkaitan dengan merasionalisasikan belanja tersebut, DPRD Melawi telah membuat konsep yang dikemukakan kepada TPAD.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD, Mulyadi, mengatakan bahwa pihaknya konsisten dalam hal mempertahankan sesuatu demi masyarakat. “Jadi bukannya kami menghambat. Kami mempertahankan hak masyarakat,” ucapnya.

Semengata Kimroni, juga selaku anggota DPRD mengatakan, bahwa selama ini yang terdengar di warung kopi serta dipasaran, kami pihak DPRD lah yang menghambatpeerjalanan APBDini. “Dengan begini sudah jelas, bahwa kami bukan menghambattapi mempertahankan hak masyarakat, dan bukan kami yang menghambat,” paparnya.

Kimroni melanjutkan, dirinya juga meminta Agar nantinya pihak kepala desa bisa bersama-sama menghadiri penyelesaian persoalan APBD yang akan difasilitasi PJ Gubernur nantinya. “Sebab APBD adalah produk hukum yang sifatnya terbuka,” paparnya.

Ditempat yang sama pula, Widyarima, juga selaku Anggota DPRD Melawi mengatakan, bahwa dirinya tidak mau berdamai dengan kebijakan yang sudah menabrak aturan yang ada.  Sebab kebijakan untuk memangkas ADD adalah perbuatan yang melanggar atau menabrak aturan yang ada.

“Jikapun ADD dilakukan pinjaman, berani tidak kita menjamin bahwa APBD nantinya akan dibahas sesuai jadwal, dan berani tidak kita menjamin apa yang dipinjam nantinya dicantumkan kembali pembayarannya di dalam APBD. Jadi tidak bisa ini sembarangan pangkas

Pada akhir pertemuan tersebut, Kepala Desa Nanga Potai Kecamatan Sokan, Lenawati, menyatakan untuk meminta pihak DPRD memfasilitasi para kepala desa untuk melakukan pertemuan bersama dengan pihak Pemerintah Melawi dalam hal ini Bupati. “Kami minta pihak DPRD bisa mengadakan pertemuan bersama dengan TAPD melawi dan para kepala desa. Kami para kepala desa juga menyatakan sepakat menolak adanya pemangkasan ADD tersebut,” pungkasnya. (edi/KN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.