Tuntut Pencairan Dana PPIP

Belum mendapatkan kejelasan akan pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur (PPIP) beberapa kepala desa kembali mendatangi kediaman bupati Sintang, Selasa (17/12/2013). Mereka yang datang lebih kurang pukul 10.00 WIB itu awalnya berjalan lancar dan tertib. Merekan duduk rapi menunggu Bupati Sintang, Drs Miltin Crosby selesai kegiatan di tempat yang sama. Pada saat itu Bupati sedang ada acara bersama Kanwil BPN Kalimantan Barat (Kalbar) dan lain-lain. Setelah kegiatan usai lebih kurang pukul 12.00 Bupati memasuki ruangannya. Para Kades dan masyarakat juga tetap tenang menunggu Bupati menemui mereka. Namun hingga pukul 01.30 Bupati tidak juga kunjung menemui mereka. Kades Pelimping, Yakobus mengatakan mereka menuntut dana PPIP segera dicairkan. Sebab mereka sudah lama dan bosan menunggu bahkan sudah sering melakukan aksi. Pada hal mereka sudah memenuhi administrasi yang diperlukan sebagai syarat. “Kita orang bawah memang tidak tahu aturannya bagaimana untuk pencairan dana ini. Tapi kita sudah melengkapi dan menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Jadi tidak ada alasan dana ini tidak dicairkan,” katanya. Jika dana PPIP itu tidak juga cair ia mempertanayakan kinerja dinas terkait. Ia berharap dana PPIP segera dicairkan dalam waktu dua atau tiga hari kedepan. “Di antara kita ada yang dari jauh sehingga tidak bisa pulang,” ungkapnya. “Sebab itu kita harap dana ini segara dicairkan kalau bisa dua atau tiga hari kedepan. Kasihan yang dari jauh-jauh harus menunggu lama untuk pencairan dana ini,” lanjutnya. Setelah lama menunggu akhirnya bupati Sintang Milton Crosby Akhirnya keluar ruangan. Milton pun memberikan penjelasan. Menurut Milton proses pencairan tidak mudah harus sesuai prosedur dan aturan. Jika tidak bisa jadi hanya akan menimbulkan permaslahan dikemudian hari. Sebab itu ia mengungkapkan meminta bawahanya mudur semua karena pihaknya tidak sanggup. Menurutnya Pemkab Sintang tidak mampu karena waktu yang sudah sangat mepet. Pihaknya harus menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dalam waktu 60 hari kerja. Serta biaya pendamping yang dipinta sebesar 5 persen atau sekitar Rp 1.5 milyar. “Kita tidak mau masuk parit, karena situasi begini sudah deadline. Dan kita siap jika 2014 tidak mendapatkan dana PPIP lagi. Bahkan bersyukur jika tidak dapat kalau dapat hanya menimbulkan persoalan,” tambahnya. Ia menegaskan tidak ingin anak buahnya yang bertanggung jawab. Jika dalam pengerjaan dana PPIP tidak beres dan uangnya diambil orang lain. “Kemaren Satker yang diganti dan bendahara tidak tapi saya pinta semua diganti,” ungkapnya.(beny)

Komentar