Wabup Sampaikan Penjelasan Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan

Setelah mengelar Sidang Paripurna yang beragendakan pendangan umum Anggota DPRD terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, pihak DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kembali mengelar sidang paripurna yang dilaksnakan di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (27/06/2012), agenda sidang paripurna kali ini yiatu pihak eksekutif menyampaikan penjelasan terhadap padangan umum anggota Dewan. <p style="text-align: justify;">Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Agus Mulyana, dihadapan sekitar 40 orang yang hadir terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Yusuf Habibi dan Agustinus Ding, SH da sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta sejumlah Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.<br /><br />Dalam penyampaian penjelasan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Agus Mulyana,  mengatakan bahwa Raperda RTRW yang akan dijadikan Perda tersebut merupakan rencana Kabupaten Kapuas hulu dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan, oleh karennya masukan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan penataan ruannya tersebut.<br /><br />Selain itu kata Mulyana, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah meyampaikan Surat No. 188.342/778/SETDA/HK-A, Tentang penyampaian Raperda Kabupaten Kapuas Hulu tentang perubahan atas Raperda Kabupaten Kapuas Hulu tentang perubahan atas Perda No 10 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas  dan Kecamatan Danau Sentarum. Yang mana Kecamatan Danau Sentarum dengan Ibu Kota Kecamatan di Pega dibatalkan dan mengusulkan Kecamatan Hulu Kapuas dengan Ibu Kota Nanga Erak sehingga di Kabupaten Kapuas Hulu akan terjadi penambahan 1 Kecamatan lagi, dari 23 Kecamatan yang sudah ada.<br /><br />Sedangkan Pengajuan pembahasan Raperda RTRW Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 kata Mulyana karena secara substansi Raperda Tata Ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi ketentuan Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang cara evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah, menyatakan bahwa Raperda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri pekerjaan Umum, agar segera diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama serta selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur.<br /><br />Lebih lanjut Mulyana menuturkan bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 pasal 31 ayat (1) dan (2) kaitanya adalah solusi terhadap permasalahan pola ruang menyangkut penetapan peruntukan kawasan hutan oleh Kemeterian Kehutanan dimana digunakan metode holding zone, yiatu terhadap penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota belum ada persetujuan/kesepakatan peruntukan ruang untuk sektor kehutanan, maka penyusunan da penetapan Raperda dapat dilanjutkan dengan menggunakan metode tersebut.<br /><br />Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 pasal 30, pasal 31 pasal 34, dan pasal 38 menjadi rujukan dalam penggunaan metode holding zone. untuk itu Mulayana menjelaskan bahwa Raperda RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tetap mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. <strong>(phs)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.