Wagub: Kalbar Butuh Otonomi Khusus Untuk Perbatasan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan dibutuhkan otonomi khusus dalam pengelolaan kawasan perbatasan karena tingginya kesenjangan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah itu. <p style="text-align: justify;">"Otonomi khusus tidak diberikan�kepada perbatasan seperti Kalbar. Padahal terjadi perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Malaysia dibandingkan dengan perbatasan pada provinsi lain yang diberikan otonomi khusus," kata Christiandy Sanjaya saat dihubungi dari Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia tengah berada di Jakarta untuk mengikuti Seminar "Mewujudkan Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Depan Negara RI" di Gedung DPR RI.<br /><br />Menurut dia, kondisi Kalbar hampir sama dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia yakni sebagian besar merupakan daerah tertinggal, terisolir, terbelakang, dengan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang sangat terbatas, serta infrastuktur jalan dan jembatan yang kurang memadai.<br /><br />Ia melanjutkan, hal itu disebabkan belum tersentuhnya aksi pembangunan terhadap akar permasalahan yang ada di perbatasan.<br /><br />"Kewajiban kita bersama-sama untuk membangun wilayah perbatasan tersebut, membuka keterisolasian dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI," kata dia.<br /><br />Ia mengimbau agar semua pihak tidak perlu malu untuk mengakui bahwa peluang percepatan pembangunan wilayah perbatasan melalui otonomi daerah selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.<br /><br />"Nuansa politis lebih mendominasi sehingga aksi yang dilakukan pada umumnya lebih bersifat politis," kata dia menegaskan.<br /><br />Sementara, lanjut dia, akar permasalahan dari ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan dan keterpurukan ekonomi masyarakat perbatasan masih belum tersentuh.<br /><br />"Kita semua sependapat bahwa pekerjaan pengelolaan wilayah perbatasan bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD Partai Demokrat Kalbar itu.<br /><br />Ia menjelaskan, ada tiga dimensi permasalahan untuk wilayah perbatasan. Yakni, permasalahan yang berdimensi lokal dan domestik, seperti gambaran kemiskinan masyarakat perbatasan yang disebabkan karena minimnya pembangunan karena tidak fokusnya intervensi kebijakan di masa lalu yang cenderung bernuansa sentralistik.<br /><br />Kemudian, permasalahan yang berdimensi nasional, seperti maraknya penebangan liar, perdagangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, transportasi ilegal, TKI ilegal, penyelundupan, eksploitasi sumber daya alam secara tidak beraturan, lemahnya sistem pengawasan, semangat otonomi mengenai status dan kewenangan penanganan serta gejala degradasi nasionalisme.<br /><br />"Ketiga, permasalahan yang berdimensi regional antarnegara seperti adanya disparitas kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan terjadinya hubungan sosial ekonomi masyarakat kedua negara yang timpang, terjadinya pergeseran atau hilangnya patok batas negara sehingga dapat menimbulkan konflik mengenai garis batas dan berbagai kasus lainnya," kata dia.<br /><br />Christiandy melanjutkan, permasalahan kerja sama di dalam pengelolaan wilayah perbatasan itu sendiri, baik lintas sektoral di semua tingkatan pemerintahan dan dengan dunia usaha/swasta maupun sub regional antarnegara dalam membangun wilayah perbatasan masih perlu dicarikan formulasi rumusan kebijakan yang lebih tepat.<br /><br />"Berbagai permasalahan kawasan perbatasan tersebut di atas lebih dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik di unit pengelola sendiri maupun pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengelolaan wilayah perbatasan," ujar dia.<br /><br />Misalnya dari aspek kualitas sumber daya pengelolanya sendiri yang masih perlu ditingkatkan. Sementara koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan cenderung bersifat parsial dan sektoral dan belum terintegrasi dengan baik.<br /><br />Hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi tarik menarik kepentingan antarberbagai pihak yang mengelola/menangani wilayah perbatasan baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal.<br /><br />Demikian juga dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya sehingga berdampak pada relatif rendahnya kualitas kinerja yang dihasilkan.<br /><br />Menurut Christiandy, adanya pergeseran dan perubahan paradigma yang tidak lagi memandang wilayah perbatasan sebagai daerah belakang tetapi menjadi beranda depan negara merupakan pemikiran yang lebih baik.<br /><br />Oleh karena itu, kata dia, pemerintah sebagai pengambil kebijakan bersama seluruh elemen masyarakat terkait, dituntut untuk dapat lebih memainkan peranannya dalam membuka keterisolasian kawasan, mengejar ketertinggalan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.<br /><br />"Pengelolaan wilayah perbatasan sudah saatnya dilakukan tidak hanya berdasarkan pada pendekatan keamanan semata, tetapi juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan," kata Christiandy Sanjaya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.