SEKADAU – DPRD Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 September 2018 lalu menyurati Bupati Sekadau untuk menghadirkan Kepala BPN Sekadau, TP4K Sekadau, PT. Parna Agro Mas (PT. LG), PT. TBSM dan PT. GUM untuk menghadiri rapat kerja DPRD Sekadau di ruang rapat Komisi gabungan DPRD Kabupaten Sekadau, Senin 1 Oktober 2018 pukul 9.00 wiba.
Anggota DPRD Sekadau dari Partai Gerindra dapil 3 Yodi Setiawan katakan, undangan rapat tersebut diatas berkaitan dengan peralihan manajemen perusahaan atau take over perusahaan yang ada di Kabupaten Sekadau.
“Namun, pihak yang kita undang tidak hadir pada hari ini. Kita dari pihak DPRD sangat kecewa, surat pemberitahuan bahwa merka tidak hadir juga tidak ada,” kesal Yodi.
Yodi melanjutkan, jika memang perusahaan tidak bisa hadir, paling tidak pihak TP4K dan BPN yang bisa hadir. Karna, sedikit banyaknya mereka lebih tau tentang take over perusahaan itu.
“Kenapa pihak DPRD ngotot untuk bertemu dengan pihak perusahaan, karna kita ingin supaya perusahaan membayar Bea Pemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karna BPHTB itu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” jelasnya.
Tapi lanjutnya, perusahaan selalu beralasan bahwa mereka tidak membeli perusahaan tetapi hanya membeli saham.
“Tapi yang kita pertanyakan, kalau memang demikian kenapa semua karyawan diberhentikan atau di PHK. Itu artinya perusahaan itu sudah dibeli,” pungkasnya.
BPHTB itu, kata Yodi selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dari situ juga kita bisa membangun daerah seperti infrastruktur dan pembangunan lainnya.
“Ada apa’ perusahaan TP4K dan BPN tidak hadir memenuhi undangan rapat di DPRD,” tanya Yodi.
Yodi menambahkan, dengan tidak hadirnya TP4K, BPN dan Perusahaan hari ini, maka DPRD akan mengundang mereka yang kedua kalinya.
“Jika tidak hadir yang kedua kalinya, maka DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus),” tegas Yodi.
Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai PKPI, Damre Sepejo. Ia juga kecewa dengan pihak perusahaan, TP4K dan BPN yang tidak memenuhi undangan pihak DPRD, tidak menghargai lembaga DPRD. (AS/KN)
