10 Daerah Belum Siap Pungut PBB-P2

oleh

Kementerian Keuangan mengingatkan 10 pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang hingga kini belum menyiapkan aturan hukum untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). <p style="text-align: justify;">"Waktunya semakin dekat dan singkat sebelum aturan itu dilaksanakan seutuhnya," kata Heru Subyantoro, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, saat Musrenbang Provinsi Kalbar Tahun 2013 di Singkawang, Senin.<br /><br />Menurut dia, meski masa transisi pungutan PBB – P2 itu pada akhir 2013, namun diharapkan semua daerah sudah siap secepat mungkin.<br /><br />Ia melanjutkan, salah satunya karena permasalahan seputar PBB-P2 yang lebih kompleks.<br /><br />"Makanya, sebaiknya selesaikan semua persiapan untuk menyiapkan Perda tentang PBB-P2," kata dia menegaskan.<br /><br />Berdasarkan data Kementerian Keuangan, baru satu daerah di Kalbar yang sudah mempunyai Perda tentang pungutan terhadap PBB-P2.<br /><br />Sedangkan tiga daerah hingga kini masih dalam proses penyusunan perda yang diimplementasikan dari UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu.<br /><br />Penerimaan daerah yang sudah mempunyai perda tentang PBB-P2 di Kalbar itu pada tahun 2010 mencapai Rp13,54 miliar.<br /><br />Sedangkan tiga daerah yang tengah menyusun perda, pungutan untuk PBB-P2 tahun 2010 sebanyak Rp5,15 miliar.<br /><br />Sementara dari 10 daerah yang belum menyusun perda itu, jumlah penerimaan dari sektor PBB-P2 tahun 2010 sebesar Rp11,01 miliar.<br /><br />Untuk pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kalbar, seluruh pemerintah daerah sudah memiliki perda.<br /><br />Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2009 tercatat sebesar Rp70,3 miliar. Tahun 2010, angkanya menjadi Rp90,16 miliar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>