Kabupaten Sintang mendapatkan skor 44 atau naik 10 poin dan berada di posisi ke-3, berdasarkan penilaian BPK, terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan Semester II Tahun 2011.Sementara itu sebanyak 10 dari 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat mengalami penurunan poin. <p style="text-align: justify;">Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo di Pontianak, Jumat mengatakan, hal itu berdasar hasil pantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.<br /><br />"Ini juga wujud apresiasi dan pemacu atas keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan," ujar dia.<br /><br />Berdasarkan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalbar, peringkat pertama Kabupaten Kubu Raya dengan skor 60 (naik satu poin); kedua Kabupaten Kapuas Hulu skor 53 (turun empat poin); peringkat tiga Kabupaten Sintang skor 44 (naik 10 poin) dan Kabupaten Sambas skor 42 (turun 15 poin).<br /><br />Peringkat empat Kabupaten Sanggau skor 37 (naik 10 poin); kelima Kabupaten Landak skor 34 (turun 10 poin); keenam Kota Pontianak skor 32 (naik tiga poin), Kabupaten Kayong Utara skor 29 (turun 8 poin).<br /><br />Peringkat ketujuh Kabupaten Bengkayang skor 28 (turun 15 poin), Kota Singkawang skor 27 (turun 7 poin); kedelapan Kabupaten Sekadau skor 24 (turun 18 poin), Kabupaten Pontianak skor 23 (turun 10 poin), Kabupaten Ketapang skor 23 (naik satu poin).<br /><br />Peringkat sembilan Provinsi Kalbar skor 12 (turun 10 poin) dan Kabupaten Melawi skor 12 (turun dua poin).<br /><br />Tolok ukur yang digunakan adalah tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dan tingkat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.<br /><br />BPK RI Perwakilan Kalbar sampai Semester II Tahun 2011 telah menghasilkan 2.466 temuan dan 5.099 rekomendasi.<br /><br />Temuan dan rekomendasi itu mengalami peningkatan masing-masing 2,58 persen dan 5,16 persen dibandingkan semester sebelumnya.<br /><br />Sedangkan tahun lalu laju kenaikan jumlah temuan dan rekomendasi adalah 12 persen.<br /><br />"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kalbar telah menuai keberhasilan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik," kata Adi Sudibyo.<br /><br />Secara keseluruhan, dari rekomendasi yang telah diberikan BPK, 65,46 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 29,3 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan 5,24 rekomendasi belum ditindaklanjuti.<br /><br />"Capaian pada Semester II Tahun 2011 mengalami peningkatan lebih baik," kata dia.<br /><br />Tindak lanjut yang masih dalam proses meningkat 0,7 persen dibanding semester lalu; tindak lanjut yang sesuai rekomendasi naik 8,5 persen; dan yang belum ditindaklanjuti turun tajam sebesar 10,76 persen dibanding semester lalu. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
10 Pemda Turun Poin Selesaikan Rekomendasi BPK
