107 Izin Perusahaan Tambang Terancam Dicabut

oleh
oleh

Sebanyak 107 dari 114 izin kuasa pertambangan batu bara di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan terancam dicabut karena tidak melakukan aktivitas. <p style="text-align: justify;">Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru Kamurudin, Minggu mengatakan bahwa saat ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sedang melakukan inventarisasi perusahaan tambang yang ada di daerah.<br /><br />"Kami sudah melaporkan semua perizinan tambang batu bara, baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi, kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Kamir.<br /><br />Ia mengaku pihaknya hanya sebatas menyerahkan laporan, sementara eksekusi atau wasit yang berhak mencabut atau membiarkan itu menjadi wewenang Kementerian ESDM.<br /><br />"Kami hanya sebatas melaporkan, selebihnya itu wewenang Kementerian ESDM," terang dia.<br /><br />Hingga saat ini jumlah izin perusahaan tambang batu bara di Kotabaru sebanyak 114 buah, terdiri atas 121 buah status izinnya sudah diubah dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).<br /><br />Yang masih tetap berupa izin KP atau belum ditingkatkan sebanyak 23 perusahaan, katanya.<br /><br />Ia menyebutkan dari 121 perusaan yang mengantongi izin IUP tidak lebih dari 25 persennya sudah ditingkatkan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.<br /><br />"Sementara yang aktif berproduksi saat ini hanya tujuh perusahaan saja," kata Kamir.<br /><br />Bahkan, lanjut dia, yang benar-benar aktif dan melakukan produksi dan melaporkan secara rutin tiga bulan sekali hanya tiga perusahaan tambang batu bara, selebihnya terkadang ada dan terkadang tidak berproduksi.<br /><br />Menurut Kamir, dari sekitar 107 perusahaan tambang dalam kondisi "mati suri".<br /><br />"Setelah verifikasi yang dilakukan Kementrian ESDM selesai, mungkin satu per satu perusahaan tersebut izinya dicabut," ungkap dia.<br /><br />Selain IUP, di Kotabaru juga terdapat dua perusahaan tambang batu bara yang izinya dikeluarkan pemerintah pusat berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), seperti PT Arutmin Indonesia di Pulau Laut Utara, Kelumpang Utara, PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) di Pulau Sebuku. <strong>(phs/Ant)</strong></p>