120 Lembaga Jasa Keuangan Kaltim Gelar Pertemuan

oleh

Sebanyak 120 Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pertemuan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, agar mereka memiliki visi yang sama dalam meningkatkan perekonomian daerah. <p style="text-align: justify;">"Dalam pertemuan ini ada tiga hal yang kami sasar, yakni optimalisasai peran jasa keuangan, peningkatan daya tahan, dan peningkatan akses keuangan maupun kemandirian finansial dalam pembangunan," ujar Kepala OJK Provinsi Kaltim Dedy Patria dalam acara itu yang digelar di Hotel Mesra Samarinda, Selasa.<br /><br />Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan pelaku usaha jasa keuangan dan industri perbankan, pelaku pasar modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan sejumlah perwakilan asosiasi jasa keuangan.<br /><br />Menurut Dedy, dalam upaya mengoptimalkan peran jasa keuangan demi peningkatan perekonomian daerah, OJK meminta pelaku jasa keuangan memanfaatkan momentum reformasi struktural yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni dengan menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.<br /><br />Mengarah pada tujuan tersebut, kata Dedy lagi, OJK tekah mengeluarkan sejumlah inisiatif, seperti mendorong pendanaan besar dan bersifat jangka panjang dari pasar modal.<br /><br />OJK juga telah menyiapkan inisiatif lain dalam upaya meningkatkan pendalaman pasar modal, terutama di sisi penawaran, yakni penyederhanaan proses penawaran umum, perluasan jenis produk investasi untuk membiayai sektor tertentu.<br /><br />Termasuk meningkatkan kualitas profesi, lembaga penunjang, perusahaan efek, dan manajer investasi agar ke depan semakin memiliki daya saing tinggi.<br /><br />Sepanjang 2014, lanjut dia, kinerja jasa keuangan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara sudah baik, tetapi dia berharap mulai 2015 dan seterusnya, harus terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang dipastikan lebih berat ketimbang tahun sebelumnya.<br /><br />Untuk itu, peran jasa keuangan harus dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, meningkatkan daya tahan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya pemerataan pembangunan. (das/ant)</p>