19 WN RRC Diamankan Dari Hutan Lindung

oleh

Sebanyak 19 warga negara asing asal RRC diamankan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah operasi penertiban dan penindakan perizinan nonkehutanan bersama Dinas Kehutanan terhadap PT Cosmos Inti Persada di Kabupaten Kapuas Hulu. <p style="text-align: justify;">"Lokasinya di kawasan hutan lindung Nyaban-Bt Pangihan di Dusun Kalang, Desa Naga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Marius Marcellus di Pontianak, Senin.<br /><br />Perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan perizinan yang dimiliki termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.<br /><br />Selain itu, dalam operasi yang dilakukan Jumat (13/12) tim juga menemukan pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter di kawasan hutan produksi terbatas, 9.195 meter di kawasan hutan lindung.<br /><br />Ada tenaga kerja lokal yang dipekerjakan sebagai tukang masak dan membangun kamp.<br /><br />"Kalau tenaga kerja asing, tidak dapat menunjukkan paspor dan visa kerja asli, hanya fotokopi yang disalurkan PT Navara Westindo di Jakarta," ungkap dia.<br /><br />Tim juga menemukan lokasi pengeboran yang tersebar secara sporadis baik di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.<br /><br />Sejumlah peralatan yang dipakai seperti exavator, dump truk, mesin bor, dan peralatan operasional lain. Kamp digunakan untuk tempat tinggal karyawan, kantor, rencana gudang dinamit, tempat penyimpanan hasil tambang, serta tempat penyimpanan suku cadang dan laboratorium.<br /><br />Marius Marcellus menuturkan, aturan yang dilanggar diantaranya UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya, dan UU tentang kehutanan.<br /><br />Ia melanjutkan, ada dugaan aktivitas perusahaan tambang itu telah dilakukan sekitar satu tahun. "Kalau melihat data dari GPS, sekitar Maret," katanya.<br /><br />Pihaknya menyerahkan tindak lanjut atas temuan tersebut, untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar.<br /><br />Gubernur Kalbar Cornelis saat penyerahan DIPA Tahun 2014 sempat mempertanyakan kinerja Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, karena pekerja asing yang diamankan itu tidak dapat dititipkan di rumah tahanan.<br /><br />"Alasannya karena libur, belum disidik polisi. Kalau tidak mau kerja disini, ganti saja," katanya menegaskan.<br /><br />Ia membandingkan dengan warga yang ditahan karena makan daging orangutan. <strong>(das/ant)</strong></p>