199 PNS Pemprov Kalsel Diduga Bolos

oleh

Berdasarkan data sementara hasil inspeksi mendadak yang dilakukan tim Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan pegawai negeri sipil daerah tersebut yang diduga bolos kerja mencapai 199 orang. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kalsel Thamrin di Banjarmasin, Kamis, mengatakan, data sementara hasil inspeksi mendadak (sidak) kedisiplinan PNS yang masuk kantor setelah cuti Idul Fitri 1433 Hijriyah, yaitu sebanyak 24 orang tidak masuk dengan keterangan atau izin.<br /><br />Selanjutnya, sebanyak 17 orang pegawai negeri sipil (PNS) izin sakit, 81 orang cuti, dan yang luar biasa adalah tugas luar di saat hari pertama masuk sebanyak 222 orang dan tanpa keterangan 199 orang.<br /><br />"Data tersebut baru kita lihat dari hasil absensi hari pertama masuk, pengawasan akan kita lanjutkan pada hari kedua masuk kantor yaitu Jumat (24/8)," katanya.<br /><br />Selanjutnya, untuk yang tidak masuk tanpa keterangan, kata dia, akan diserahkan kepada masing-masing bagian atau SKPD untuk menindaklanjuti dan memintai keterangan apakah benar-benar tanpa keterangan, atau ternyata sudah mendapatkan izin.<br /><br />Kalau ternyata ada yang tidak masuk tanpa keterangan, tambah Thamrin, akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.<br /><br />Bila tidak masuknya karena ada alasan, misalnya keluarga sakit, sehingga tidak sempat meminta izin, maka sanksi akan diberikan berupa teguran lisan atau tertulis.<br /><br />Sedangkan kalau tidak masuknya karena sengaja, sanksi bisa sampai penundaan kenaikan pangkat hingga penundaan kenaikan gaji.<br /><br />"Data tersebut baru data sementara, belum dilakukan kroscek sehingga akan kita tunggu data lebih lanjut," katanya.<br /><br />Total PNS Pemprov Kalsel 6.519 orang, dari jumlah tersebut yang masuk kantor pada hari pertama kerja setelah cuti panjang sekitar 95 persen.<br /><br />Beberapa dinas yang telah disidak khusus di Banjarmasin yaitu, BMPD, Bappeda, Balitbangda, Kesbanglinmas, BLHD, BMPD dan beberapa dinas lainnya.<br /><br />Tim pengawasan terdiri atas tiga tim, yaitu satu tim di Banjarmasin, dua tim lainnya di Banjarbaru yaitu di kantor Pemprov yang baru.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan meminta agar PNS meningkatkan kedisiplinan untuk masuk kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, jangan sampai tidak masuk kerja tanpa keterangan.<br /><br />"Kita hanya akan memberikan toleransi bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan izin sakit, bila tanpa izin akan kita berikan sanksi tegas," katanya.<br /><br />Sebagaimana diketahui, dibanding PNS lainnya, PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Kalsel tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik, selain mendapatkan THR Rp1,5 juta per orang, tunjangan daerah yang diberikan juga cukup tinggi, yaitu paling rendah Rp1 juta per orang per bulan .<br /><br />Hal tersebut berbeda dengan PNS di kabupaten dan kota, yang rata-rata tunjangan daerahnya hanya Rp250 ribu per bulan dan tidak mendapatkan THR. <strong>(phs/Ant)</strong></p>