200 Rumah Nelayan Seruyan Akan Direlokasi

oleh

Pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah akan merelokasi sedikitnya 200 rumah nelayan yang berada di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir. <p style="text-align: justify;"><br />"Kita sudah usulkan rencana relokasi ini kepada pemerintah pusat khususnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Senin.<br /><br />Usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk merelokasi ratusan rumah nelayan itu disambut baik oleh Kementerian PUPR, namun untuk realisasinya perlu lahan serta fasilitas penunjang lainnya.<br /><br />"Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meminta Pemkab segera menyediakan lahan, akses jalan, jaringan listrik dan air di tempat yang menjadi lokasi baru pembangunan rumah nelayan," jelasnya.<br /><br />Dalam realisasinya Pemkab menginginkan lokasi relokasi tidak jauh dari kampung nelayan desa Sungai Undang, dan untuk membangun 200 unit rumah nelayan itu diperlukan lahan sekitar empat hektare.<br /><br />"Kita ingin relokasi ini tidak jauh dari tempat mereka beraktivitas, yakni tidak jauh dari pantai yang kita buat menjadi satu kawasan terpadu khusus nelayan," katanya.<br /><br />Rencananya, ada dua desain tempat tinggal bagi nelayan yang akan direlokasi, yakni rumah type 36 atau rumah susun. Sepertinya untuk wilayah Seruyan cocoknya rumah type 36, katanya.<br /><br />Kalau relokasi ini benar-benar direalisasikan dalam bentuk hibah, maka Pemkab berharap masyarakat warga nelayan bersedia menghibahkan tanahnya karena rencananya di tanah bekas mereka tinggal sekarang akan dijadikan sentra kegiatan nelayan.<br /><br />"Saya kira kalau nilai hibah yang baru lebih tinggi dari yang mereka miliki sekarang, pasti masyarakat akan bersedia," katanya.<br /><br />Untuk mempercepat proses realisasi program relokasi rumah nelayan, orang nomor satu di Bumi Gawi Hatantiring ini dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait.<br /><br />"Kita akan rapatkan hal ini dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Perusahaan Daerah Air Minum serta Perusahaan Listrik Negara," katanya. (das/ant)</p>