Bulan: September 2013

Ratusan korban banjir warga enam desa, di wilayah Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah itu. <p style="text-align: justify;"><br />"Bantuan yang yang dibutuhkan Selengkapnya

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Universitas Mulawarman bekerja sama dalam pengembangan ubi kayu atau singkong di wilayah perbatasan Kalimamtan Timur dan Kalimantan Utara. <p style="text-align: justify;">Kerja sama ini, kata Deputi Selengkapnya

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) menyebutkan, terdapat dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang tergolong daerah tertinggal yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. <p style="text-align: justify;">Kedua kabupaten ini, kata Deputi Selengkapnya

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal akan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. <p style="text-align: justify;">Sekretaris Kementerian PDT RI, Dr M Nurdin Selengkapnya

Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Sekmen PDT) Dr M Nurdin melaksanakan panen raya padi di Pulau Sebatik tepatnya di Desa tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. <p Selengkapnya

Belasan masyarakat yang bermukim di sepanjang pinggir Sungai Kapuas Pontianak, Kamis, mendatangi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mendesak Syahbandar melakukan pengawalan setiap tongkang yang melewati Jembatan Kapuas I. <p Selengkapnya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan lima kecamatan yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah sangat rawan menjadi pintu masuk penyakit rabies. <p style="text-align: justify;">"Saat ini, di Kalteng kasus rabies tengah meningkat. Dan Selengkapnya

Pemerintah Kota Pontianak menyatakan, tidak mewajibkan atau mensyaratkan kartu kuning untuk syarat mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013, kata Sekretaris Daerah Mohammad Akip. <p style="text-align: justify;">"Seperti tahun-tahun sebelumnya, Selengkapnya

Dewan Perwakilan Daerah melalui Panitia Akuntabilitas Publik meminta klarifikasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Semester II/2012 di sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">Ketua Selengkapnya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) wajib disusun dan disampaikan setiap kabupaten/kota kepada pemprop kalbar dan pemerintah pusat. Penyusunan LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Kabupaten Sintang Tahun 2011 Selengkapnya