Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, dr Rian Tangkudung MKes mengatakan, hingga tahun 2011 jumlah warga Kalimantan Tengah yang sudah masuk jaminan sosial nasional (JSN) sebesar 48 persen dari jumlah penduduk 2.230.000 jiwa. <p style="text-align: justify;">"Dari jumlah penduduk Kalteng 2.230.000 jiwa itu, sudah 48 persen yang masuk JSN dan diharapkan pada tahun 2014 bisa terealisasi 100 persen," kata Rian Tangkudung, saat pemaparan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Menurutnya, sisa 52 persen dari 2.230.000 jiwa yang belum masuk program JSN, pihaknya akan berupaya pencapaian target tersebut bisa terealiasi walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.<br /><br />"Kita tetap berupaya agar target 2014 bisa selesai teratasi, dan tentunya dengan bantuan semua pihak terkait," ujarnya.<br /><br />Terpisah, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (JSN), Dr Fahmi Idris mengharapkan, pada tahun 2014 seluruh penduduk Kalteng sudah memiliki jaminan sosial karena ini sangat penting sekali bagi masyarakat.<br /><br />"Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalteng, saat ini sudah terealisasi 48 persen, jadi masih ada sisa 52 persen lagi yang belum mendapatkan jaminan sosial," terangnya.<br /><br />Diutarakannya, sisa 52 persen yang belum masuk jaminan sosial tersebut, pihaknya sangat berharap dinas terkait harus mencarikan jalan keluarnya, sehingga pada tahun 2014 dapat terealisasi 100 persen.<br /><br />"Jaminan kesehatan itu ada empat segmen, pertama miskin dan tidak mampu, segmen kedua, PNS, TNI dan Polri. Segmen ketiga, pensiunan PNS, TNI dan Polri dan segmen keempat adalah non pekerja formal," tegasnya.<br /><br />Dijelaskannya, untuk segmen miskin dan tidak mampu dibiayai pemerintah, sedangkan segmen, PNS dan TNI Polri ini digaraf Askes, sekmen pensiunan PNS dan pensiunan TNI-Polri ditangani Askes, dan pekerja formasl ditangani Jamsostek.<br /><br />"Sedangkan segmen non pekerja formal belum tergarap, padahal ini sangat besar jumlahnya. Kita berharap semu pihak mengeroyok, begitu juga pemda berperan aktif. Dalam hal ini perlu kesiapan ini mulai dari infrastrukturnya dan perangkat pendukung lainnya, dan kalau bisa Jamsostek mengembangkan hal itu, Askes dan pemerintah daerah juga begitu," tandasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
